Minta Walikota Ternate Segera Copot Dua Lurah, BPK Audit 6 Anggota DPRD, Badan Kehormatan Tegakkan Kode Etik
Advokat Amir Boko SH. menyampaikan protes keras serta serangkaian tuntutan tegas terkait kejanggalan pelaksanaan reses enam anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Moti. Selain meminta pencopotan dua lurah, Advokat Amir Boko SH, juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja dan penggunaan anggaran keenam anggota dewan tersebut, serta meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate segera menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik.
Kritik tajam muncul menyusul pelaksanaan reses yang dinilai menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Reses yang seharusnya digelar di wilayah Dapil Moti justru dilaksanakan di Kelurahan Toboko, Kota Ternate. Kehadiran Lurah Moti Kota Mahmud Adam dan Lurah Tafaga Ade Samsudin dalam kegiatan itu pun dinilai ganjil, kedua pejabat struktural tersebut tampil seolah-olah sebagai perwakilan masyarakat, padahal mereka adalah aparat pelaksana pemerintahan, bukan wakil rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reses 6 Anggota DPRD Kota Ternate Bulan Januari 2026 Lalu, Sungguh aneh bin ajaib. Reses Dapil Moti dilaksanakan bukan di wilayah pemilihannya, melainkan di Kelurahan Toboko. Yang hadir mewakili masyarakat justru Lurah Moti Kota dan Lurah Tafaga. Ini sungguh tidak wajar dan menyimpang, tegas Amir Boko SH. Sabtu (3/10/2026).
Advokat Amir Boko SH. menegaskan, tindakan tersebut telah mencederai konstitusi dan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan itu diatur secara tegas kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Bahkan Dipertegas Lagi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Tata Tertib Anggota Dewan Propinsi, Kabupaten, Kota.
Reses adalah wadah pertemuan langsung antara wakil rakyat dengan konstituennya, bukan mendelegasikan atau menggantikan peran warga kepada pejabat kelurahan.
Merespons kejanggalan ini, advokat Amir Boko SH, menyampaikan tiga tuntutan utama secara berurutan:
Pertama, memohon kepada Walikota Ternate untuk segera memberhentikan Lurah Moti Kota Mahmud Adam dan Lurah Tafaga Ade Samsudin dari jabatannya. Keterlibatan mereka dalam kegiatan yang seharusnya menjadi ranah aspirasi masyarakat dinilai telah mencampuradukkan fungsi eksekutif dan legislatif, sehingga berpotensi menutup ruang partisipasi warga yang bebas.
Kedua, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap enam anggota DPRD Kota Ternate Dapil Moti. “Penyimpangan lokasi dan mekanisme reses ini mengindikasikan adanya ketidaktepatan penggunaan anggaran negara. Masyarakat berhak mengetahui apakah dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Amir Boko SH.
Ketiga, meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate segera menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik kepada keenam anggota dewan tersebut. Pelaksanaan reses yang tidak sesuai daerah pemilihan serta melibatkan pejabat kelurahan sebagai pengganti warga dinilai melanggar prinsip perwakilan rakyat dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Jika hal ini dibiarkan, maka siapa yang sebenarnya mewakili suara rakyat ke depan, anggota dewan atau lurah? Kami tidak bisa membiarkan praktik yang menyimpang ini terus berlangsung di tengah masyarakat,” tambah pernyataan itu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak keenam anggota DPRD Kota Ternate Dapil Moti, Badan Kehormatan DPRD, BPK, maupun Pemerintah Kota Ternate terkait desakan tersebut.
(Barens: Red)
