TERNATE,newsline.id — Pihak Sekolah SMAN2 Kota Ternate membantah keras statemen dari sumber Anonim diinternal Sekolah kepada Media newsline.id yang diberitakan Senin 24 November 2025 dengan judul berita” Dugaan Penyelewengan Dana Bos di SMAN2 Ternate Rp.1,4 Miliar Diduga Habis Tampa Kegiatan” statemen tersebut tidak berdasar serta mengandung unsur fitnah,” Tegas Amiruddin Radjiloen Kepala Sekolah SMAN2 Kota Ternate dalam rilis yang diterima redaksi newsline.id Selasa, (25/11/2025).
Kepsek mengaku sesalkan dugaan statemen yang tidak lain adalah oknum guru tersebut tidak berdasar karena yang disampaikan nominal dari uraian dana Bos, dan Bosda kinerja saja sudah salah, kemudian masa jabatan PLT Kepala Sekolah yang disebutkan tahun 2024 juga salah, jabatan PLT Kepsek yang benar adalah tahun 2025,”Cibir Kepsek.
Kepsek menjelaskan manajemen pengelolaan dana Bos dan Bosda dikelolah oleh masing-masing bidang kegiatan, bahkan tidak menutup kemungkinan oknum yang merahasiakan namanya di media juga pernah mengemban jabatan pada salah satu bidang di SMAN2 Ternate sehingga sebagian persen dana Bos juga mengalir ke bidang yang ditangani oknum tersebut ,”Beber Kepsek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Kepsek menegaskan, mestinya oknum guru tersebut harus konfirmasi langsung ke Kepsek dan Bendahara sehingga bisa mendapat kejelasan terkait sistem pengelolaan dana Bos dan Bosda yang benar bukannya mengeluarkan statemen ke Media dengan narasi yang menyesatkan publik.
“Sangat gila kalaupun anggaran dana Bos dikelolah tanpa satu kegiatan pun, karena semua kita yang hadir di Sekolah ini bukan mencari kehidupan disana tetapi bagaimna cara agar menghidupkan Pendidikan yang cemerlang bukan mencari keuntungan dan memperkaya diri itu yang harus oknum guru tersebut mengintrospeksi diri dia hadir di SMAN2 untuk mencari apa di sana,”Tegasnya.
Kepsek juga sentil terkait pembayaran Honorium guru non PNS yang disingung dalam pemberitaan, Amiruddin persilahkan oknum guru yang berkomentar tanyakan kepada guru honor yang ia maksud apakah sudah memiliki nomor unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau belum karena guru honor yang belum memiliki NUPTK tidak bisa dibayar honornya menggunakan Dana Bos.
“Masalah operasional yang mana yang tidak terlaksan dan sarana prasana yang mana yang tidak terealisasi, bersangkutan harus menjelaskan, dengan jelas, saya harap jangan melaporkan sesuatu berdasarkan kepentingan menzalimi kepsek dan bendahara, kalau dilihat dari oknum guru tersebut jangan sampai melaporkan sesuatu berdasarkan suka sama tidak itu yang sangat memperihatinkan,”Tutup Kepsek.
Tim/red
