JAKARTA — Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM-MALUT) bakal menggelar aksi demonstrasi sekaligus menyampaikan laporan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pembangunan Mall Saruma Town Squaredi Kabupaten Halmahera Selatan yang disebut menelan anggaran hingga Rp58 miliar.
Aksi tersebut rencananya digelar besok, 7 Oktober 2026, di Jakarta. BIM-MALUT menilai kondisi Mall Saruma yang kini terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Bangunan yang berada di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, tersebut dibangun sejak 2019. Namun, proyek yang menggunakan anggaran publik itu kini justru menjadi sorotan karena sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk dua unit eskalator dan plafon bangunan. Area sekitar gedung juga disebut mulai dipenuhi rumput dan semak liar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Aksi BIM-MALUT, Bung Arjun, mengatakan aksi tersebut tidak hanya sebatas menyampaikan kritik di jalan, tetapi juga akan diikuti dengan laporan pengaduan resmi kepada KPK.
> “Besok kami akan turun aksi dan sekaligus membawa persoalan Mall Saruma ini ke KPK. Kami ingin KPK memeriksa proyek yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah ini secara menyeluruh. Jangan sampai uang rakyat sebesar Rp58 miliar berakhir menjadi bangunan terbengkalai tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Arjun.
Menurut Arjun, BIM-MALUT ingin KPK membuka seluruh proses pembangunan Mall Saruma, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, pengawasan hingga pengelolaan aset setelah proyek selesai.
> “Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta KPK memeriksa berdasarkan dokumen dan fakta. Kalau semua prosesnya benar, tentu harus dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan dugaan penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Desak Usut Proyek Era Bahrain Kasuba
BIM-MALUT juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut, termasuk pejabat yang terlibat pada masa pembangunan Mall Saruma.
Proyek tersebut dibangun pada era pemerintahan Bahrain Kasuba sebagai Bupati Halmahera Selatan. Karena itu, BIM-MALUT meminta KPK memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan keterlibatan sesuai ketentuan hukum.
Arjun menegaskan, permintaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari upaya memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
> “Kami meminta KPK periksa semua pihak sesuai porsinya, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada saat proyek ini direncanakan dan dibangun. Jangan ada kesimpulan sebelum pemeriksaan. Biar hukum yang bekerja dan dokumen yang berbicara,” kata Arjun.
Rp58 Miliar Jangan Jadi Bangunan Mati
Menurut Arjun, persoalan Mall Saruma bukan sekadar mengenai bangunan yang tidak terawat. Substansi persoalannya adalah bagaimana uang rakyat digunakan untuk membangun sebuah fasilitas yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunan.
> “Yang kami pertanyakan bukan hanya rumput liar, plafon ambruk atau eskalator yang rusak. Yang paling penting adalah pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Rp58 miliar bukan angka kecil,” tegas Arjun.
Ia meminta KPK menelusuri seluruh rangkaian proyek tersebut dan memastikan apakah terdapat persoalan hukum di balik pembangunan dan pengelolaan aset Mall Saruma.
> “Kami ingin KPK membuka semuanya. Bagaimana proses tendernya, siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, bagaimana pembayarannya, apakah pekerjaan sesuai spesifikasi, bagaimana pengawasannya, dan mengapa setelah dibangun aset tersebut justru terbengkalai,” ujarnya.
Arjun menegaskan BIM-MALUT akan mengawal laporan tersebut hingga mendapatkan kejelasan.
> “Besok kami turun bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, tetapi juga membawa laporan pengaduan kepada KPK. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara serius. Kalau bersih, buktikan bersih. Kalau ditemukan dugaan penyimpangan, proses sesuai hukum. Karena Rp58 miliar itu uang rakyat,” pungkas Bung Arjun, Koordinator Aksi BIM-MALUT.
