DPRD Halsel Soroti Wacana Retribusi Parkir RSUD Labuha, Irawan Adam: Jangan Abaikan Empati

Minggu, 11 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALMAHERA SELATAN – Wacana penerapan retribusi parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Halsel, Irawan Adam, menegaskan bahwa rumah sakit merupakan kawasan pelayanan kesehatan yang harus mengutamakan kepentingan dan kemanusiaan masyarakat, bukan semata-mata mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pernyataan tersebut disampaikan Irawan pada Jumat (9/10/2026), menyusul wacana Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang masih mengkaji kemungkinan penerapan tarif parkir di rumah sakit tersebut.

Menurut Irawan, kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan harus dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan keluarga yang datang untuk mendapatkan pertolongan medis. Mereka, kata dia, tidak seharusnya dibebani dengan pungutan tambahan ketika sedang menghadapi persoalan kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“RSUD adalah area zona murni layanan. Tidak boleh ada pungutan sepeser pun, dengan dalih apa pun,” tegas Irawan.

Ia menilai, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD memang penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak semestinya hanya diukur dari besarnya penerimaan daerah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan tidak memberatkan masyarakat.

“Satu aspek yang tak boleh luput dalam perumusan kebijakan pemerintah adalah rasa empati. Karena dari empati, lahirlah kepedulian, lalu kemudian melahirkan keberpihakan,” ujarnya.

Irawan menekankan, empati harus menjadi salah satu landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah, terlebih ketika kebijakan tersebut menyangkut masyarakat yang sedang berada dalam situasi sulit.

*Soroti Kesiapan Fasilitas Parkir*

Di tengah polemik tersebut, Direktur RSUD Labuha, dr. Titin Andriyanti, sebelumnya menyampaikan bahwa tarif parkir belum diberlakukan. Keputusan akhir mengenai kebijakan itu masih menunggu persetujuan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Sementara itu, pembangunan area parkir yang lebih representatif baru direncanakan untuk diusulkan pada 2027. Kondisi ini turut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas apabila kebijakan retribusi parkir nantinya benar-benar diterapkan.

Bagi Irawan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang tidak justru menambah beban pengeluaran masyarakat, khususnya pasien dan keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ia mengingatkan agar rencana peningkatan PAD tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan aspek kemanusiaan. Menurutnya, masyarakat yang datang ke rumah sakit bukan untuk mencari hiburan, melainkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga mereka.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah seharusnya hadir melalui kebijakan yang meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya menambah persoalan baru.

*Pelayanan Kesehatan Harus Tetap Menjadi Prioritas*

Lebih jauh, Irawan menilai polemik retribusi parkir RSUD Labuha menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah bahwa setiap kebijakan publik perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.

Menurutnya, pertimbangan penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan publik yang layak dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan benar-benar mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi fasilitas, serta kemampuan masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait rencana tersebut.

Hingga Jumat (9/10/2026), retribusi parkir di RSUD Labuha belum diberlakukan dan masih menunggu keputusan pemerintah daerah.

Keputusan akhir Pemkab Halmahera Selatan nantinya akan menentukan kelanjutan wacana tersebut, apakah tetap dilanjutkan atau ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan prioritas pelayanan kesehatan.

Bagi Irawan, peningkatan PAD tidak boleh mengalahkan nilai kemanusiaan. Sebab, rumah sakit seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh pertolongan dan harapan, bukan justru menghadapi tambahan beban di tengah perjuangan mendapatkan kesembuhan.

Berita Terkait

Kapolda Malut Lantik Kombes Pol Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba
Kapolda Maluku Utara terima silaturahmi Ketua MUI dan Imam Masjid Raya Sofifi, bahas Kamtibmas dan pembinaan generasi muda
Komite Wasit PSSI Tidore Kepulauan Dinilai Tidak Paham Organisasi, Sarat Dugaan Nepotisme dan Pilih Kasih
Peringati Hari Jadi ke-75 Humas Polri, Bidhumas Polda Malut Gelar Donor Darah Serentak sebagai Wujud Kepedulian Sosial
KASUS PENIKAMAN DESA MANO: KELUARGA KORBAN KHAWATIR PELAKU LARI, SOROTI PENERAPAN MASA TAHANAN POLISI
Sambut HUT ke-75 Humas Polri, Polisi di Maluku Utara Gelar Aksi Peduli
DPC FSPIM-KPBI HALMAHERA TENGAH MENGECAM KERAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM PT IWIP — MENYELIPKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SAAT MUTASI & MENGHILANGKAN HAK PEKERJA
Kapolda Malut Hadiri Legu Gam Tara No Ate 2026, Teguhkan Persaudaraan dan Kearifan Lokal
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:05

Kapolda Malut Lantik Kombes Pol Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba

Rabu, 21 Oktober 2026 - 07:12

Kapolda Maluku Utara terima silaturahmi Ketua MUI dan Imam Masjid Raya Sofifi, bahas Kamtibmas dan pembinaan generasi muda

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:48

Komite Wasit PSSI Tidore Kepulauan Dinilai Tidak Paham Organisasi, Sarat Dugaan Nepotisme dan Pilih Kasih

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:42

Peringati Hari Jadi ke-75 Humas Polri, Bidhumas Polda Malut Gelar Donor Darah Serentak sebagai Wujud Kepedulian Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:20

KASUS PENIKAMAN DESA MANO: KELUARGA KORBAN KHAWATIR PELAKU LARI, SOROTI PENERAPAN MASA TAHANAN POLISI

Berita Terbaru