JAKARTA — Forum Mahasiswa Lingkar Tambang Halmahera Tengah Jakarta (FORMALINTANG-Jakarta) kembali menggelar aksi Jilid III di depan Kantor DPP PDI Perjuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (15/10/2026), sekitar pukul 12.30 WIB hingga selesai.
Dalam aksi tersebut, FORMALINTANG-Jakarta menyampaikan kecaman dan tuntutan terhadap Shanty Alda Nhatalia yang mereka kaitkan dengan dugaan kasus suap perizinan IUP serta dugaan aktivitas pertambangan yang dinilai bermasalah oleh massa aksi, khususnya yang dikaitkan dengan PT Smart Marsindo di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.
FORMALINTANG-Jakarta menuding PT Smart Marsindo diduga melakukan kegiatan penambangan di luar batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), belum memenuhi dokumen reklamasi dan pascatambang, serta diduga melampaui wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai persoalan administratif, tetapi melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Rizal, mendesak aparat penegak hukum bersama Kementerian ESDM melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen dan legalitas perizinan PT Smart Marsindo. Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup dokumen lingkungan, termasuk AMDAL maupun UKL-UPL yang menjadi dasar operasional kegiatan pertambangan.
“Jika dugaan tersebut terbukti, maka harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam memberantas praktik pertambangan yang melanggar aturan,” tegas Rizal dalam pernyataan aksi.
FORMALINTANG-Jakarta juga menyoroti keberadaan 24 tongkang pengangkut ore nikel yang menurut mereka diketahui berlayar keluar dari kawasan laut Pulau Gebe. Massa aksi menduga tongkang tersebut berkaitan dengan PT Smart Marsindo dan PT Mutual Realita Investama (MRI). Mereka meminta aparat menelusuri asal-usul ore yang diangkut, termasuk memastikan apakah seluruh material berasal dari wilayah IUP yang sah.
Menurut FORMALINTANG-Jakarta, aktivitas pengangkutan ore menggunakan tongkang tersebut disebut telah berlangsung sejak Agustus 2024. Karena itu, mereka meminta Polda Maluku Utara, Mabes Polri, maupun Kejaksaan Agung RI menelusuri seluruh rantai bisnis pertambangan, mulai dari lokasi penambangan, pengangkutan, penerbitan dokumen, pembeli hingga pihak yang menerima hasil penjualan.
“Jangan hanya berhenti pada permukaan kasus. Harus ditelusuri dari mana ore itu berasal, siapa yang mengeluarkan dokumen, siapa pembelinya dan siapa yang menerima hasilnya,” ujar Rizal.
Selain dugaan aktivitas pertambangan, FORMALINTANG-Jakarta juga mendesak KPK RI dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan keterlibatan Shanty Alda Nhatalia dalam perkara suap IUP yang sebelumnya mencuat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam pernyataan aksi, mereka menyebut adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp250 juta kepada terdakwa Deden Subadri yang disebut ditujukan kepada mantan Gubernur Maluku Utara, mendiang Abdul Gani Kasuba, untuk kepentingan pengurusan IUP perusahaan.
Atas tudingan tersebut, FORMALINTANG-Jakarta meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sah. Mereka menegaskan, setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Massa aksi juga membawa tuntutan kepada DPP PDI Perjuangan agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan mengambil langkah organisasi apabila terdapat pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh kader partai. FORMALINTANG-Jakarta menyebut Shanty Alda Nhatalia sebagai kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam aksi Jilid III tersebut, FORMALINTANG-Jakarta menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mendesak DPP PDI Perjuangan memecat Shanty Alda Nhatalia sebagai kader apabila terbukti melakukan pelanggaran; mendesak Mahkamah Partai mengambil langkah sesuai kewenangannya terkait statusnya sebagai anggota DPR RI; mendesak KPK mengusut dan memproses dugaan keterlibatannya dalam perkara suap IUP berdasarkan bukti hukum; serta mendesak PT Smart Marsindo dan PT MRI menghentikan kegiatan pertambangan di Halmahera Tengah apabila kegiatan tersebut terbukti tidak memiliki dasar legalitas yang sah.
FORMALINTANG-Jakarta menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat sipil terhadap tata kelola pertambangan dan penegakan hukum di Maluku Utara. Mereka meminta seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu dalam menindak dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Negara tidak boleh kalah atas praktik mafia tambang,” tegas FORMALINTANG-Jakarta dalam pernyataan sikapnya.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Shanty Alda Nhatalia, PT Smart Marsindo, PT Mutual Realita Investama (MRI), DPP PDI Perjuangan, maupun pihak-pihak terkait lainnya atas pemberitaan dan pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
