LABUHA — Penanganan laporan dugaan masuk rumah tanpa izin dan pencurian di Desa Papaloang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan publik.
Kasus yang dilaporkan kepada Polres Halmahera Selatan tersebut kini dipertanyakan perkembangannya. Keluarga korban mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai sejauh mana proses penyelidikan maupun penyidikan dilakukan aparat kepolisian.
Peristiwa itu disebut bermula ketika seseorang diduga masuk ke pekarangan rumah korban tanpa izin dan kemudian masuk hingga ke bagian dalam rumah, termasuk kamar keluarga. Selain persoalan dugaan masuk tanpa izin, keluarga juga mempersoalkan adanya dugaan pencurian dalam perkara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi korban dan keluarga, rumah merupakan ruang privat yang seharusnya memberikan rasa aman. Karena itu, mereka mempertanyakan mengapa laporan yang telah disampaikan kepada aparat belum mendapatkan kepastian mengenai arah penanganan hukumnya.
GPM Pertanyakan Kinerja Penyidik
Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., mendesak Polres Halsel tidak membiarkan laporan masyarakat berlarut-larut tanpa kejelasan.
GPM meminta Kapolres Halmahera Selatan mengevaluasi penanganan perkara tersebut dan memerintahkan pihak terkait untuk menggelar perkara secara transparan, sehingga dapat diketahui posisi hukum kasus, alat bukti yang telah dikumpulkan, keterangan para pihak, serta langkah hukum berikutnya.
«“Kami meminta Polres Halsel jangan membiarkan laporan masyarakat menggantung. Kalau memang sudah ada laporan, maka harus jelas sampai di mana prosesnya. Gelar perkara harus dilakukan agar semuanya terang,” tegas Harmain.»
Menurutnya, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab memberikan kepastian kepada masyarakat yang datang mencari perlindungan hukum.
«“Jangan sampai masyarakat sudah melapor, tetapi kemudian tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kami mempertanyakan apakah saksi sudah diperiksa, apakah bukti sudah dikumpulkan, dan apa kesimpulan sementara penyidik,” ujarnya.»
Dugaan Masuk Rumah Tanpa Izin Harus Diusut
GPM menilai dugaan seseorang masuk ke rumah atau ruang privat milik warga tanpa hak tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Namun, GPM juga meminta seluruh proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status seseorang dalam perkara tersebut, termasuk apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, harus ditentukan melalui proses hukum yang objektif.
Karena itu, GPM mendesak penyidik Polres Halsel mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan masuk rumah tanpa izin dan dugaan pencurian yang dilaporkan keluarga korban.
Kapolres Halsel Didesak Turun Tangan
Harmain meminta Kapolres Halmahera Selatan tidak sekadar menyerahkan persoalan tersebut kepada penyidik, tetapi memastikan laporan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
«“Kapolres harus memastikan tidak ada laporan masyarakat yang dibiarkan tanpa kepastian. Kalau prosesnya masih berjalan, sampaikan kepada korban. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Kalau bukti belum cukup, jelaskan apa yang masih diperlukan,” katanya.»
GPM juga meminta penyidik tidak tebang pilih dalam menangani perkara.
«“Hukum harus berdiri untuk semua orang. Jangan karena masyarakat biasa lalu laporannya dianggap kecil. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum,” tegas Harmain.»
GPM Siap Kawal hingga Ada Kepastian
GPM Halmahera Selatan menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut sampai keluarga korban memperoleh kejelasan mengenai proses hukumnya.
Organisasi tersebut meminta Polres Halsel membuka ruang komunikasi dengan korban dan keluarga agar tidak muncul kesan bahwa laporan tersebut berhenti atau tidak ditindaklanjuti.
Di sisi lain, pemberitaan ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Halmahera Selatan, penyidik yang menangani perkara, maupun pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan mengenai duduk perkara dan perkembangan proses hukum.
GPM menegaskan, yang dituntut bukan penghukuman tanpa proses, melainkan kepastian bahwa setiap laporan masyarakat diperiksa secara profesional dan berdasarkan hukum.
Kini pertanyaannya berada di meja Polres Halmahera Selatan: sejauh mana perkara ini telah ditangani, apa saja yang sudah dilakukan penyidik, dan kapan gelar perkara dilakukan untuk memberikan kepastian kepada korban?
