Halmahera Selatan, newsline.id – Warga Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Halmahera Selatan. Mereka menuntut pengembalian Ishak Mursid sebagai kepala sekolah definitif, dengan alasan SK PLT tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Penolakan ini dipicu oleh status calon PLT yang masih berada di golongan 3B, padahal persyaratan minimal untuk menduduki posisi tersebut adalah golongan 3C. “Kami ingin kepemimpinan sekolah memenuhi standar resmi. Kepala sekolah yang tidak sesuai kualifikasi dapat merusak kualitas pendidikan anak-anak kami,” ujar tokoh masyarakat Desa Indari, mewakili aspirasi warga.
Isu ini semakin memanas dengan dugaan keterlibatan Suratman, yang disebut-sebut sebagai dalang di balik SK PLT tersebut. Warga menduga Suratman memalsukan tanda tangan Ishak Mursid untuk keperluan administrasi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih lanjut, Suratman diduga mendapat dukungan dari Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Maluku Utara di Halmahera Selatan, yang memicu kecurigaan adanya praktik tidak transparan dalam proses pengangkatan PLT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konflik ini berawal dari proses mutasi dan pergantian kepala sekolah yang dianggap terburu-buru dan kurang transparan oleh masyarakat. Warga menilai Ishak Mursid, yang telah lama menjabat sebagai kepala sekolah definitif, adalah sosok yang telah terbukti berdedikasi.
“Pak Ishak dekat dengan siswa dan masyarakat. Beliau berhasil meningkatkan prestasi SMA Negeri 20, yang menjadi kebanggaan kami,” ungkap salah seorang orang tua siswa, dalam aksi penolakan yang digelar secara damai.
Aksi penolakan dilakukan melalui pertemuan warga dan penyampaian aspirasi kepada instansi terkait. Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menentang perubahan, tetapi menuntut proses yang adil, transparan, dan sesuai regulasi.
“Kami memohon kepada Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda, untuk meninjau ulang SK PLT ini. Kembalikan Pak Ishak Mursid agar proses belajar mengajar tetap kondusif,” tegas perwakilan masyarakat lainnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara maupun Gubernur Sherly Tjoanda terkait tuntutan masyarakat. Namun, isu ini telah menjadi sorotan publik, terutama di kalangan pendidik dan warga lokal, yang menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
SMA Negeri 20 Halmahera Selatan dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di wilayah Bacan Barat. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan mengganggu semangat belajar siswa dan stabilitas pendidikan di daerah tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan provinsi segera membuka dialog secara musyawarah untuk mencari solusi terbaik.
“Kami hanya ingin yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kami. Mari kita duduk bersama dan selesaikan masalah ini dengan kepala dingin,” pungkas salah seorang warga desa indari.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk merespons aspirasi warga Desa Indari, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan memastikan masa depan generasi muda di Halmahera Selatan tetap cerah.
Penulis: FHAN
