Pengacara Amir Boko Desak Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate Segera Gelar Sidang Kode Etik Enam Anggota Dapil Moti

Rabu, 7 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE — Pengacara Amir Boko secara resmi mendesak Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate untuk segera menggelar sidang kode etik terhadap enam anggota DPRD Kota Ternate daerah pemilihan Moti. Desakan ini disampaikan terkait dugaan pelanggaran tugas dan fungsi anggota dewan serta penyimpangan pelaksanaan kegiatan reses.

Dalam keterangan persnya, Selasa (6/10/2026), Amir Boko menegaskan bahwa langkah tersebut penting dilakukan guna menegakkan kewibawaan lembaga sekaligus menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

“Kami meminta Badan Kehormatan tidak menunda lagi. Ada dugaan kuat pelanggaran kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh enam anggota DPRD dapil Moti. Masyarakat berhak tahu dan prosesnya harus transparan,” ujar Amir Boko.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menunjuk ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Namun, menurut pemantauan dan laporan yang diterima, kegiatan reses yang seharusnya dilaksanakan di wilayah dapil Moti justru digelar di Kelurahan Toboko, bukan di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini dinilai mencederai prinsip perwakilan rakyat serta melanggar amanat konstitusi.

Selain itu, keterlibatan Lurah Moti Kota Mahmud Adam dan Lurah Tafaga Ade Samsudin dalam kegiatan tersebut juga dipertanyakan, karena dianggap tidak sesuai lingkup tugas pokok dan fungsi kepala kelurahan.

“Reses bukan sekadar kegiatan seremonial. Itu adalah momen pertanggungjawaban wakil rakyat kepada konstituennya. Jika dilaksanakan di tempat yang salah, maka hak masyarakat untuk didengar dan dilayani dirampas,” tegas Amir Boko.

Ia juga meminta agar proses pemeriksaan kode etik dilakukan secara terbuka dan tidak dipengaruhi kepentingan politik mana pun. Apabila terbukti melanggar, sanksi tegas sesuai peraturan tata tertib DPRD harus dijatuhkan tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate maupun dari keenam anggota yang dimaksud.

Barens: Red

Berita Terkait

Kapolda Malut Lantik Kombes Pol Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba
Kapolda Maluku Utara terima silaturahmi Ketua MUI dan Imam Masjid Raya Sofifi, bahas Kamtibmas dan pembinaan generasi muda
Komite Wasit PSSI Tidore Kepulauan Dinilai Tidak Paham Organisasi, Sarat Dugaan Nepotisme dan Pilih Kasih
Peringati Hari Jadi ke-75 Humas Polri, Bidhumas Polda Malut Gelar Donor Darah Serentak sebagai Wujud Kepedulian Sosial
KASUS PENIKAMAN DESA MANO: KELUARGA KORBAN KHAWATIR PELAKU LARI, SOROTI PENERAPAN MASA TAHANAN POLISI
Sambut HUT ke-75 Humas Polri, Polisi di Maluku Utara Gelar Aksi Peduli
DPC FSPIM-KPBI HALMAHERA TENGAH MENGECAM KERAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM PT IWIP — MENYELIPKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SAAT MUTASI & MENGHILANGKAN HAK PEKERJA
Kapolda Malut Hadiri Legu Gam Tara No Ate 2026, Teguhkan Persaudaraan dan Kearifan Lokal
Berita ini 143 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:05

Kapolda Malut Lantik Kombes Pol Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba

Rabu, 21 Oktober 2026 - 07:12

Kapolda Maluku Utara terima silaturahmi Ketua MUI dan Imam Masjid Raya Sofifi, bahas Kamtibmas dan pembinaan generasi muda

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:48

Komite Wasit PSSI Tidore Kepulauan Dinilai Tidak Paham Organisasi, Sarat Dugaan Nepotisme dan Pilih Kasih

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:42

Peringati Hari Jadi ke-75 Humas Polri, Bidhumas Polda Malut Gelar Donor Darah Serentak sebagai Wujud Kepedulian Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:20

KASUS PENIKAMAN DESA MANO: KELUARGA KORBAN KHAWATIR PELAKU LARI, SOROTI PENERAPAN MASA TAHANAN POLISI

Berita Terbaru