LABUHA — Dugaan praktik pengamanan di balik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Tanjung Manatahan, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan serius.
Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan mengungkap dugaan adanya setoran sebesar Rp35 juta untuk setiap 1.000 karung material emas yang diolah di lokasi tersebut.
GPM menduga uang tersebut digunakan sebagai dana pengamanan agar aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin dapat terus berlangsung tanpa penertiban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, S.H., mengatakan dugaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim gabungan Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) Halsel, yang terdiri dari BARAH, GAPURA, dan GPM.
Menurut Harmain, investigasi dilakukan selama empat hari dan hasilnya telah dituangkan dalam Laporan Resmi Nomor: 005/KP2R.BGG/IX/2026 tertanggal 28 September 2026, yang disebut telah diserahkan kepada Kapolres Halsel.
“Hasil investigasi kami dituangkan dalam laporan resmi. Di situ disebutkan setiap 1.000 karung diduga ada setoran Rp35 juta. Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas aliran dana tersebut,” kata Harmain.
Dugaan Aliran Dana Pengamanan
Dalam laporan tersebut, GPM menyoroti aktivitas pusat pengolahan emas yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah “Tong”.
GPM menyebut lokasi pengolahan yang dikaitkan dengan Hi Said dan Sukri diduga menjadi salah satu titik penting dalam aktivitas pengolahan material emas sekaligus dugaan aliran dana pengamanan.
Harmain menduga pola pembayaran tersebut melibatkan sejumlah pihak.
Menurut dia, pemilik tromol atau pengusaha maupun pemilik lahan diduga menyetorkan sejumlah uang kepada pengelola Tong. Selanjutnya, uang tersebut diduga diteruskan kepada pihak tertentu dengan alasan pengamanan aktivitas pertambangan.
GPM meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengejar pekerja atau penambang di lapangan, tetapi juga menelusuri siapa yang memberikan, menerima, mengatur, dan menikmati aliran dana tersebut.
Dugaan Penggunaan Sianida dan Merkuri
Selain persoalan dugaan pertambangan tanpa izin, GPM juga menyoroti dugaan penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas.
Harmain menyebut aktivitas pengolahan diduga menggunakan bahan kimia seperti sianida dan merkuri. Ia meminta aparat dan instansi berwenang memastikan kebenaran dugaan tersebut melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium.
GPM juga menyoroti dugaan pembuangan limbah hasil pengolahan ke lingkungan sekitar yang berpotensi mencemari sungai maupun laut serta mengganggu sumber air masyarakat.
Karena itu, GPM meminta penanganan kasus tidak berhenti pada aspek pertambangan, tetapi juga menyelidiki kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan apabila hasil pemeriksaan membuktikannya.
Polisi Didesak Usut Dugaan Pungutan dan Aliran Dana
GPM juga meminta aparat menyelidiki dugaan pungutan dengan modus biaya pengurusan izin yang dalam laporan mereka dikaitkan dengan Saudara Laboru dan Saudara Icon.
Selain itu, GPM meminta pemeriksaan terhadap unsur Pemerintah Desa Manatahan yang diduga mengetahui atau menerima aliran dana pengamanan.
Nama Kepala Desa Manatahan, Mardan La Munja, bersama Hi. La Said, juga disebut dalam laporan yang disampaikan GPM terkait dugaan kepemilikan atau penguasaan alat pengolahan.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.
GPM Soroti Penanganan Kasus
Harmain mempertanyakan penanganan perkara PETI di wilayah tersebut. Ia menyebut saat ini terdapat dua penambang kecil yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya telah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Labuha.
Menurut GPM, kondisi tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar dalam aktivitas pertambangan.
“Kalau pekerja sudah diproses hukum, kami meminta aparat jangan berhenti di level bawah. Telusuri siapa pemilik modal, pemilik alat, pengelola Tong, pihak yang menerima uang, dan siapa yang diduga memberikan perlindungan,” tegas Harmain.
Ia juga meminta aparat menerapkan prinsip equality before the law, sehingga penegakan hukum tidak hanya menyasar pekerja di lapangan.
Lima Pihak Didesak Diperiksa
Melalui laporan tersebut, GPM mendesak Kapolres Halsel memanggil dan memeriksa sedikitnya lima pihak atau kelompok pihak, yakni:
- Unsur Pemerintah Desa Manatahan, terkait dugaan penerimaan aliran dana pengamanan.
- Pemilik dan pengelola Tong, yang disebut dalam laporan sebagai Hi Said dan Sukri.
- Laboru dan Icon, terkait dugaan pungutan dengan modus biaya pengurusan izin.
- Kepala Desa Manatahan Mardan La Munja bersama Hi. La Said, terkait dugaan kepemilikan atau penguasaan alat pengolahan.
- Oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas PETI, apabila berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti keterlibatan.
GPM menegaskan pemeriksaan tersebut penting untuk mengungkap apakah dugaan setoran Rp35 juta per 1.000 karung benar terjadi, ke mana uang tersebut mengalir, serta siapa saja yang terlibat.
Akan Dibawa ke Polda hingga KPK
Harmain mengatakan GPM bersama elemen pemuda yang tergabung dalam KP2R akan terus mengawal persoalan tersebut.
Jika laporan di tingkat Polres Halsel tidak mendapatkan perkembangan yang dianggap memadai, GPM menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat Polda Maluku Utara, Mabes Polri, hingga KPK, terutama apabila dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan.
GPM juga meminta aparat tidak gegabah dalam menetapkan pihak yang bersalah. Menurut mereka, setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, dokumen, aliran dana, alat bukti, serta pemeriksaan lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait Laporan Nomor 005/KP2R.BGG/IX/2026.
Pihak-pihak yang namanya disebut dalam laporan tersebut juga belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
