Ternate – Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, menyuarakan sejumlah isu strategis terkait keadilan fiskal dan perlindungan lingkungan dalam forum tatap muka yang digelar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Royal Resto, Ternate, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog penting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi pembangunan dari wilayah Maluku Utara.
Hadir dalam pertemuan itu unsur Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten/kota, perwakilan perusahaan, serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum yang berlangsung terbuka dan dinamis itu, sejumlah persoalan strategis mengemuka, mulai dari kebijakan fiskal, pemerataan pembangunan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Munadi Kilkoda menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya alam seperti Halmahera Tengah harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek pembagian hasil yang adil dan proporsional.
“Pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal jika hak-hak fiskal daerah masih tertunda. Pemerintah pusat perlu memastikan kewajiban terhadap daerah segera dituntaskan,” tegasnya.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan agar pemerintah pusat segera melunasi kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah. Menurutnya, keterlambatan penyaluran DBH berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga meminta perhatian lebih besar kepada daerah penghasil dalam bentuk dukungan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya.
Tak hanya soal fiskal, Munadi turut menyoroti isu lingkungan hidup. Ia meminta pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi merusak lingkungan, terutama di wilayah pertambangan dan kawasan industri.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan agar manfaat ekonomi tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan.
“Daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami ingin pembangunan berjalan, investasi tumbuh, tetapi lingkungan tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata,” ujarnya.
Forum BAM DPR RI ini diharapkan menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional, sehingga berbagai persoalan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret. Munadi pun berharap suara daerah, khususnya dari Maluku Utara, mendapat perhatian serius demi mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
