TERNATE — newsline.id Maluku Utara — Di tengah ketatnya aturan tata kelola hasil hutan demi melindungi kekayaan alam dan kepentingan bersama, sebuah praktik mencurigakan justru berlangsung terang-terangan di kawasan Toloko, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Sebuah pangkalan kayu sekaligus usaha mebel yang diklaim milik Mas Guntur diduga beroperasi sepenuhnya tanpa izin sah — dan yang paling mengagetkan: diduga kuat mendapat perlindungan dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang seharusnya menjadi pengawas, justru berubah menjadi pelindung pelanggaran.
⚠️ BERKALI-KALI DIINGATKAN, TETAP BERJALAN TERUS
Persoalan legalitas pangkalan kayu ini bukan hal baru. Sudah berkali-kali diingatkan dalam berbagai rapat dan pertemuan resmi agar aktivitas penampungan kayu segera melengkapi dokumen perizinan dan legalitas sumber kayu. Namun kenyataannya? Peringatan diabaikan, usaha tetap beroperasi leluasa, seolah-olah berada di atas hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini bukan sekadar kelalaian — ini adalah pembangkangan terhadap aturan yang disengaja, dan keberanian untuk melanggar ini diduga didukung oleh pihak yang seharusnya mengawasi.
📜 ATURAN JELAS: TANPA IZIN = DILARANG BEROPERASI
Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 mengatur dengan tegas: Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) wajib memiliki penetapan resmi dari Kepala Dinas. Tidak ada celah, tidak ada pengecualian. Tanpa surat penetapan tersebut, setiap penampungan kayu adalah ilegal dan dilarang keras beroperasi.
Namun di Toloko:
– ❌ Tidak ada izin TPT-KB yang sah — tetap menerima dan menampung kayu
– ❌ Tidak dapat menunjukkan dokumen asal-usul kayu — dari mana kayunya? Tidak ada yang bisa menjelaskan
– ❌ Tidak ada Surat Angkutan Hasil Hutan (SAHH) — kayu masuk dan keluar tanpa jejak dokumen
– ❌ Lokasi belum tentu sesuai tata ruang — apakah kawasan ini diperbolehkan untuk usaha perkayuan? Tidak ada verifikasi
🛡️ DUGAAN KPH MELINDUNGI: PENGWAS JADI PELINDUNG PELANGGARAN?
Ini adalah bagian yang paling serius dan paling berbahaya.
KPH memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi, memeriksa, dan melaporkan setiap pelanggaran di wilayah kerjanya. Namun dalam kasus ini, muncul dugaan kuat bahwa KPH justru mengetahui pelanggaran tersebut, membiarkannya berlanjut, dan bahkan memberikan perlindungan agar pangkalan kayu tersebut tetap berdiri.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap tugas dan fungsi. Pihak yang dipercaya menjaga hutan justru menjaga pelanggar. Ini bukan sekadar kelalaian — ini bisa merupakan pelanggaran jabatan yang serius.
Mengapa setelah berkali-kali diingatkan, tidak ada tindakan penindakan?
Mengapa usaha tanpa izin ini tetap berdiri tegak sementara warga biasa harus patuh pada setiap aturan?
Siapa yang memberi jaminan sehingga Mas Guntur berani melanggar aturan terang-terangan?
Semua pertanyaan ini kini menunjuk ke satu arah: adanya pihak yang melindungi di balik layar.
🔍 YANG HARUS DIPERIKSA — TANPA TEBANG PILIH
Masyarakat dan awak media mendesak Polda Maluku Utara bersama instansi terkait untuk membuka penyelidikan secara transparan dan mendalam:
1. Apakah pangkalan kayu ini benar-benar tidak memiliki izin sah? Jika ya — segera hentikan operasinya dan lakukan penyitaan barang bukti.
2. Dari mana asal seluruh kayu yang ada di lokasi? Jika tidak dapat dibuktikan legalitasnya — ini bisa berkaitan dengan penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal.
3. Apakah ada pihak dari KPH atau instansi terkait yang mengetahui pelanggaran ini namun sengaja tidak menindak? Jika ada — periksa juga pihak tersebut, karena membiarkan pelanggaran sama beratnya dengan melakukan pelanggaran.
4. Apakah ada aliran uang, hadiah, atau keuntungan tertentu yang diterima pihak-pihak tersebut sebagai imbalan perlindungan? Jika ya — ini masuk ranah pidana korupsi dan suap.
🗣️ SUARA WARGA: HUTAN MILIK BERSAMA, BUKAN MILIK PELINDUNG PELANGGAR
Warga Toloko dan masyarakat Kota Ternate mulai bersuara lantang:
“Jangan sampai ada pihak yang dilindungi sementara aturan ditepikan. Hutan adalah milik bersama, bukan milik perorangan maupun kelompok tertentu. Siapa pun yang melanggar — baik pemilik usaha maupun yang melindunginya — harus ditindak sesuai hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum.”
“Kami warga biasa harus patuh aturan. Tapi di sini ada yang melanggar terang-terangan dan tetap dibiarkan. Di mana keadilannya? Di mana penegakan hukumnya?”
⚖️ TEGAKKAN HUKUM — TANPA PANDANG BULU
Redaksi newsline.id Maluku Utara menegaskan:
– Kepada Mas Guntur — tunjukkan seluruh dokumen perizinan dan legalitas kayu secara terbuka. Jika tidak bisa — hentikan operasi sekarang juga.
– Kepada KPH — jelaskan secara resmi: sudah berapa kali diperiksa? Apa hasilnya? Mengapa tidak ada tindakan? Diamnya Anda juga menjadi pertanyaan publik.
– Kepada Polda Maluku Utara & Dinas LHK — jangan tunggu sampai kerusakan semakin parah. Turunlah, periksa, dan bertindaklah. Hukum tidak boleh punya teman, tidak boleh punya musuh — hukum harus berlaku untuk semua orang secara sama.
Aturan ditepikan demi seseorang, berarti aturan itu sudah mati untuk semua orang. Jangan biarkan hal itu terjadi di Maluku Utara.
newsline.id — Maluku Utara
