Halmahera Selatan newsline.id_ Aliansi Gerakan Mahasiswa Dowora (GMD) Mendesak Temuan hasil audit dugaan korupsi desa Dowora oleh Inpektorat Halmahera Selatan, Maluku Utara, belum ada titik terang. Padahal, angka dana desa (DD) periode 2019- 2020-2021-2022 masah periode pertama yang digelapkan oleh Eli Saleh Kades Dowora kec. gane barat selatan terhitung nilainya sangat fantastis.
Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Dowora (GMD) Halmahera Selatan, Kandi Muhlis mengungkapkan, bahwa “semua keterangan akan dipadukan dan pastinya pihak terkait harus memberikan keterangan kepastian progres selama empat tahun dari sejak hasil temuan yang sempat di audit tidak ada informasi balik kepada kami.” Kata Kandi pada Senin, (14/7/2025)
Lebih lanjutnya sempat dari tim audit turun ke desa Dowora disitu salatu dari merekah menyampaikan kepada kami bahwa sekitar satu bulan mereka akan memberikan informasi balik terkait hasil pertemuan ini. namun sampai saat ini tidak ada informasi balik dari mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemudian kami yang tergolong dari GMD melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Halsel meminta hering untuk menagi janji yang perna mereka janjikan di saat merekah turun audit di desa Dowora dan saat itu dari tim audit tidak hadir semuanya ada apa di balik itu sehingga mereka tidak hadir? dan kami menduga bahwa lembaga inspektorat bekerja sama dengan kades Dowora Eli Saleh.” Tambahnya
Padahal yang Lebih relevan untuk memberikan keterangan hasil audit ini adalah lembaga Inspektorat. Jadi, kami akan komparasi data mereka. Selanjutnya kami cek dan panggil Inspektorat supaya mengetahui sudah sejauh mana masalah tersebut diproses, jangan sampai kinerja ini hanya memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Inspektorat benar-benar bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja kades yang ada di Halmahera selatan padahal di balik itu hanya formalitas.” Ujar Kandi salaku ketua aliansi Gerakan Mahasiswa Dowora
Dan Menurut Kandi, temuannya ini dapat merugikan masyarakat karna kinerja Inspektorat tidak ada keterbukaan soal pertemuan hasil audit, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah per desa dan ini tersebar di 29 dari 30 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. GMD mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus ada keterbukaan mengenai penyalahgunaan uang masyarakat.
Kalau benar itu adanya, maka harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat. Mestinya terbuka dan transparan soal hasil audit desa Dowora, karena ini anggaran daerah milik masyarakat, bukan kepala desa atau pemerintah,
Kandi Muhlis Mahasiswa Hukum dan ketua GMD kembali mengatakan kasus tersebut tentu jangan dianggap remeh. karna, pengelolaan anggaran desa terdapat ketidakteraturan karena hampir seluruh kepala desa tidak banyak memahami penggunaan dan penyaluran sasaran dana desa secara tepat.
Ini penting juga, selama ini kami lihat penggunaan dana desa kesannya sporadis, tidak ada periodik. kepala-kepala desa juga harus tahu proses penggunaan anggaran, jangan sampai mereka terjebak hanya ke administrasi saja.” Ucap ketua GMD
Kandi menambahkan, pemerintah harus lebih serius untuk mengatasi desa-desa yang mekanisme pengelolaan anggarannya tidak baik, tetapi kalau mengarah tindak pidana korupsi maka harus ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku sola tindak pidana korupsi. Red
