HALBAR— newsline.id Maluku Utara — Sebuah usaha bahan bangunan yang dikenal dengan nama Usaha Telah Pres yang beroperasi di Desa Roribati, diduga beraktivitas tanpa memiliki perizinan yang sah. Yang lebih serius, pemilik usaha tersebut mengaku langsung bahwa material yang dijualnya diambil dari Kali Oba, bahkan diakui ada pihak lain yang diduga terlibat, yaitu Mas Kentil, yang diduga menjual material sungai yang sama sekali bukan miliknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
📞 PENGAKUAN PEMILIK USAHA LEWAT TELEPON
Berdasarkan informasi yang diterima awak media melalui percakapan telepon langsung dengan pemilik Usaha Telah Pres, hal-hal berikut diakui secara terbuka:
– ❌ Usaha beroperasi tanpa memiliki izin pengambilan material galian yang sah
– ❌ Material pasir dan batu diambil dari Kali Oba, dengan cara kadang membeli, kadang disekop sendiri langsung dari sungai
– ❌ Material yang diambil dari sungai bukan milik pribadi, melainkan milik umum/sungai negara
– ❌ Nama Mas Kentil disebut terlibat, yang diduga menjual material dari Kali Oba dengan harga Rp 200 ribu per dam — padahal material tersebut bukan miliknya untuk dijual
⚖️ JELAS MELANGGAR ATURAN YANG BERLAKU
Fakta-fakta tersebut jika benar, sudah jelas melanggar sejumlah peraturan:
– ❌ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara — Pengambilan bahan galian (pasir, batu, kerikil) dari sungai wajib memiliki izin SIPB/SIBAT dari instansi berwenang. Mengambil sendiri tanpa izin = ilegal.
– ❌ UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air — Sungai dan isinya adalah kekayaan alam yang dikuasai negara, bukan milik perorangan. Tidak boleh ada yang mengambil, menjual, atau menguasai material sungai tanpa izin resmi.
– ❌ Permen ESDM & Perda terkait Galian — Pengambilan material sungai harus memiliki lokasi yang ditetapkan, batas volume, dan diawasi. Menjual material yang bukan miliknya = perbuatan melawan hukum.
– ❌ Tanpa Izin Usaha & Izin Lokasi — Beroperasi tanpa dokumen sah = usaha ilegal dan dapat ditutup paksa.
Intinya: Sungai bukan milik siapa-siapa. Tidak ada orang yang berhak menjual pasir atau batu dari sungai, karena itu milik negara/umum. Siapa pun yang mengambil atau menjualnya tanpa izin = melanggar hukum.
🔍 YANG HARUS DIPERIKSA PIHAK BERWENANG
Awak media mendesak instansi terkait untuk segera melakukan penyelidikan mendalam:
1. Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara & Dinas Lingkungan Hidup/Pertambangan Halmahera Barat— Periksa apakah Usaha Telah Pres memiliki SIPB/Izin Galian Jika tidak — hentikan operasi dan sita alat.
2. Balai Wilayah Sungai (BWS) & Dinas PUPR — Material di Kali Oba adalah aset sungai, siapa pun yang mengambil tanpa izin = merusak sungai dan melanggar aturan sumber daya air.
3. Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Barat/ Polda Malut — Periksa peran Mas Kentil: atas dasar apa dia menjual material dari Kali Oba yang bukan miliknya? Apakah ada pungutan liar, penguasaan ilegal, atau pemerasan?
4. Dinas Penanaman Modal & PTSP — Verifikasi kelengkapan izin usaha Usaha Telah Pres. Jika tidak lengkap — cabut/hentikan kegiatan.
5. Bappeda & Pemerintah Desa Roribati — Pastikan lokasi usaha tidak melanggar tata ruang dan batas kawasan sungai.
🗣️ AWAK MEDIA DESAK TINDAKAN TEGAS TANPA TEBANG PILIH
Pengambilan material dari sungai tanpa izin bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem sungai, memperparah banjir, dan membahayakan warga di sekitar aliran air. Sementara itu, pihak yang menjual material sungai seolah-olah milik pribadi adalah bentuk penguasaan ilegal atas kekayaan rakyat.
“Siapa pun yang mengambil material di sungai tanpa izin — baik yang menyekop sendiri maupun yang menjualnya — harus ditindak tegas. Sungai dan isinya milik rakyat, bukan milik perorangan yang bisa dijual seenaknya. Nama Mas Kentil juga harus diperiksa, karena menjual barang yang bukan miliknya adalah pelanggaran yang serius,” tegas awak media newsline.id Maluku Utara.
Pemerintah Halmahera Barat Dinas ESDM, dan pihak kepolisian diminta tidak tinggal diam. Turun ke lokasi, verifikasi semua dokumen, dan jika terbukti tanpa izin — hentikan kegiatan dan proses sesuai hukum yang berlaku. Hukum tidak boleh pilih kasih, sungai tidak boleh dikuasai perorangan.
newsline.id — Maluku Utara
