Setiap tanggal 1 Juni, bangsa ini merayakan hari kelahiran Pancasila dengan upacara, pidato, dan spanduk yang dikibarkan dari Sabang hingga Merauke. Kata-kata tentang keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan bergema dari podium ke podium. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur: apakah Pancasila benar-benar hidup, atau hanya dirayakan?
Pertanyaan ini bukan provokasi tanpa dasar. Ia lahir dari kenyataan yang dapat dijumpai di ribuan desa terpencil di republik ini kenyataan yang tidak terlihat dari balkon istana, tidak terbaca dalam laporan statistik nasional yang rapi, dan tidak terdengar dalam pidato peringatan yang gegap gempita. Salah satu kenyataan itu bernama Pulau Obi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pancasila, sejak pertama kali dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, bukan sekadar lima sila yang dihafal di bangku sekolah. Ia adalah cita-cita tentang negara yang berdiri atas keadilan, bukan atas kekuasaan semata. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat: bahwa negara hadir untuk melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh warga bukan sebagian, bukan yang dekat dengan pusat kekuasaan saja. Sila kelima berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kata seluruh adalah kata yang berat. Ia tidak mengenal batas geografis, tidak mengenal perbedaan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Ia adalah janji universal. Maka, mengukur apakah Pancasila telah diterapkan bukan dengan menghitung berapa kali ia disebut dalam rapat kabinet, melainkan dengan turun ke tempat-tempat di mana janji itu paling keras diuji.
Pulau Obi terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di bawah tanahnya tersimpan cadangan nikel yang menjadi incaran industri global, termasuk rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Ironisnya, di atas tanah yang sama, rakyatnya hidup dalam kondisi yang bertolak belakang dengan kekayaan yang dikandungnya. Infrastruktur jalan yang rusak memutus desa-desa dari pusat layanan. Fasilitas kesehatan yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar anak-anak di pulau ini. Tenaga listrik yang memadai belum merata, dan konektivitas digital nyaris nihil di banyak pelosok. Ini bukan gambaran yang asing ini adalah wajah pembangunan yang berulang di kawasan kaya sumber daya alam Indonesia: kekayaan diekstraksi, keuntungan mengalir keluar, dan masyarakat lokal tertinggal sebagai penonton di tanahnya sendiri.
Dari kenyataan itulah setidaknya tiga luka perlu disebut dengan jujur:
Pertama, soal lingkungan yang dikorbankan. Ekspansi industri pertambangan di Pulau Obi telah membuka luka ekologis yang tidak kecil. Hutan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat adat, sumber air bersih, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa semua itu berhadapan dengan tekanan ekstraksi yang masif. Kerusakan lingkungan di kawasan ini bukan hanya persoalan ekologi semata; ia adalah persoalan keadilan. Masyarakat yang paling bergantung pada alam justru paling sedikit dilindungi oleh negara ketika alam itu diambil alih. Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mensyaratkan bahwa pembangunan tidak boleh membangun sebagian manusia di atas kehancuran manusia yang lain. Ketika kampung-kampung nelayan dan komunitas adat kehilangan sumber penghidupan atas nama investasi, yang terjadi bukan pembangunan ia adalah pemindahan beban.
Kedua, soal infrastruktur sebagai hak, bukan hadiah. Jalan yang baik, listrik yang stabil, air bersih yang mengalir, dan akses komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia modern. Dalam kerangka negara yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini bukan kemurahan hati pemerintah ia adalah kewajiban konstitusional. Di Pulau Obi dan banyak wilayah terpencil Halmahera Selatan, minimnya infrastruktur bukan hanya soal keterlambatan teknis. Ia adalah cermin dari logika pembangunan yang masih menempatkan wilayah terpencil sebagai pinggiran relevan ketika ada yang ingin diambil dari sana, namun diabaikan ketika bicara tentang apa yang harus diberikan ke sana. Ketika jarak geografis masih menjadi penjara bagi mobilitas sosial, maka sila kelima Pancasila masih berbunyi lebih keras di kertas daripada di kenyataan.
Ketiga, dan yang paling jarang dibicarakan, adalah soal literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi dalam pengertian yang lebih luas: kemampuan memahami hak, menganalisis kebijakan, mengorganisir komunitas, dan berbicara dalam bahasa yang dimengerti negara. Rendahnya literasi di wilayah-wilayah seperti Obi bukan kebetulan historis. Ia adalah akibat dari ketidakhadiran negara yang konsisten dan berkepanjangan dalam urusan pendidikan. Tanpa literasi yang memadai, rakyat sulit mempertanyakan kontrak-kontrak yang mengambil tanah mereka, sulit memahami dampak kebijakan yang mengikat hidup mereka, dan sulit membangun argumen kolektif untuk menuntut hak. Ketidaktahuan adalah kondisi yang paling nyaman bagi kekuasaan yang tidak ingin dipertanyakan. Maka investasi dalam literasi, dalam pendidikan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar angka melek huruf semata, sejatinya merupakan investasi dalam demokrasi itu sendiri.
Perubahan tidak akan datang dari atas semata. Sejarah telah cukup lama mengajarkan bahwa negara hanya bergerak ketika ada tekanan yang terorganisir dari bawah ketika rakyat yang terdampak mampu mengartikulasikan kepentingannya, membangun solidaritas, dan menuntut pertanggungjawaban. Ini berarti komunitas lokal harus diberdayakan, bukan sekadar dijadikan objek program pemberdayaan. Organisasi-organisasi rakyat harus diakui, bukan diawasi sebagai ancaman. Ruang-ruang dialog yang jujur antara negara dan masyarakat harus dibuka, bukan diisi dengan formalitas yang menyerupai dialog tetapi sesungguhnya adalah pengumuman sepihak. Pancasila, jika benar-benar dijadikan fondasi, seharusnya menjadi alat untuk mempertanyakan ketimpangan bukan alat untuk melegitimasi status quo. Sila-silanya seharusnya menjadi standar yang digunakan rakyat untuk menilai kinerja negara, bukan slogan yang digunakan negara untuk membungkam kritik.
Hari Lahir Pancasila layak dirayakan bukan karena Pancasila telah berhasil, tetapi karena ia masih menjadi kompas yang menunjukkan ke mana seharusnya kita berjalan. Merayakannya dengan jujur berarti mengakui jarak antara cita-cita dan kenyataan, dan dari pengakuan itu melahirkan tekad untuk memperpendek jarak tersebut. Di Pulau Obi, di Halmahera Selatan, dan di ribuan titik terpencil republik ini Pancasila masih menjadi utang. Dan utang yang tidak pernah diakui adalah utang yang tidak akan pernah dilunasi.
SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA. SEMOGA PERINGATANNYA MENJADI PANGGILAN, BUKAN SEKADAR SEREMONIAL.
