TERNATE — Sebuah spanduk yang terpasang di salah satu pangkalan ojek yang berada tidak jauh dari Hotel Muara, Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat. Spanduk tersebut bertuliskan larangan bagi ojek online untuk mengambil penumpang di sekitar kawasan Hotel Muara.
Keberadaan spanduk itu kemudian memunculkan beragam tanggapan di media sosial. Sejumlah masyarakat mempertanyakan dasar aturan tersebut dan menilai bahwa penggunaan ruang publik tidak semestinya disertai larangan yang dibuat secara sepihak tanpa kejelasan mengenai kewenangan dan dasar hukumnya.
Persoalan tersebut juga dikhawatirkan dapat memicu kesalahpahaman maupun perselisihan antara pengemudi ojek pangkalan dan pengemudi ojek online apabila tidak segera ditangani secara baik.
Saat ditemui media, salah seorang warga di sekitar lokasi meminta aparat terkait memberikan edukasi kepada seluruh pihak agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik.
“Aparat hukum harus memberikan edukasi dan tindakan sebelum terjadi perselisihan antara ojek pangkalan dan ojek online. Jangan sampai masalah kecil menjadi konflik di lapangan,” ujarnya.
Menurut warga, masyarakat pada prinsipnya memiliki hak untuk menentukan pilihan layanan transportasi yang ingin digunakan. Karena itu, setiap pembatasan perlu memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Ternate, aparat kepolisian, serta instansi terkait dapat turun ke lapangan untuk memastikan status dan dasar pemasangan spanduk tersebut. Jika terdapat aturan mengenai titik pengambilan penumpang, masyarakat meminta aturan itu disampaikan secara terbuka dan diterapkan secara adil kepada seluruh pihak.
Di sisi lain, keberadaan ojek pangkalan dan ojek online diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan mengedepankan ketertiban, keamanan, serta kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang memasang spanduk maupun instansi berwenang mengenai dasar dan maksud larangan tersebut.
Media mengedepankan prinsip keberimbangan. Pihak yang merasa keberatan atau memiliki klarifikasi atas pemberitaan ini dipersilakan menyampaikan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
