Ternate – newsline.id Proses seleksi calon kepala sekolah tingkat SMA/SMK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara belakangan ini menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, dalam daftar calon yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak bermasalah saat menjalankan tugas sebelumnya.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Sherly Tjoanda melakukan wawancara langsung terhadap sejumlah calon kepala sekolah SMA dan SMK di wilayah Ternate dan Tidore Kepulauan. Langkah tersebut dinilai positif sebagai bentuk assessment atau fit and proper test sebelum seseorang dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkungan pendidikan.
Namun di balik proses tersebut, muncul kritik dari sejumlah guru yang mempertanyakan nama-nama calon yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu sorotan datang dari calon kepala sekolah di SMA Negeri 4 Kota Ternate yang disebut-sebut pernah melakukan pelanggaran disiplin karena tidak menjalankan tugas dalam jangka waktu yang cukup lama.
Selain itu, nama Amirudin yang diusulkan sebagai calon kepala sekolah di SMA Negeri 2 Kota Ternate juga menjadi perbincangan. Menurut informasi yang beredar di kalangan guru, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT), yang bersangkutan diduga pernah tersangkut temuan Inspektorat terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Tidak hanya itu, Amirudin juga disebut-sebut pernah mendapat aksi protes dari para siswa karena diduga melakukan pungutan uang dengan jumlah tertentu kepada siswa, yang dinilai memberatkan.
Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
“Apa sudah tidak ada lagi orang yang lebih baik untuk menjadi kepala sekolah? Kenapa justru yang bermasalah yang diusulkan?” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan tenaga pendidik mengenai mekanisme pengusulan calon kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Abubakar Abdullah.
Sejumlah pihak menilai proses seleksi harus benar-benar memperhatikan rekam jejak dan integritas calon pemimpin sekolah, mengingat kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Para guru berharap agar Gubernur Sherly Tjoanda dapat mempertimbangkan kembali nama-nama calon kepala sekolah yang akan dilantik. Hal ini dinilai penting agar kepemimpinan di sekolah-sekolah menengah di Maluku Utara benar-benar diisi oleh figur yang berintegritas dan mampu membawa kemajuan bagi dunia pendidikan.
Masyarakat dan tenaga pendidik pun meminta agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional, sehingga ke depan sistem pendidikan di Provinsi Maluku Utara dapat berkembang lebih baik dan bebas dari persoalan yang dapat merusak kepercayaan publik.
