LABUHA – Penanganan dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan Kepala SDN 84 Halmahera Selatan, Rahma Bani, kini menjadi perhatian publik. Sorotan tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan yang bersangkutan, tetapi juga pada sejauh mana Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mampu menegakkan aturan secara konsisten terhadap setiap aparatur sipil negara tanpa pengecualian.
Berdasarkan keterangan sumber yang mengaku mengetahui persoalan tersebut, Rahma Bani diduga tidak memenuhi panggilan resmi Dinas Pendidikan meski telah dipanggil dalam proses klarifikasi. Sumber yang sama juga menyebut adanya pernyataan yang mengesankan bahwa jabatan kepala sekolah tidak dapat dicopot oleh Kepala Dinas Pendidikan maupun Bupati Halmahera Selatan. Pernyataan tersebut belum dapat dikonfirmasi langsung kepada Rahma Bani.
Apabila informasi tersebut benar, sikap itu berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kewenangan pembinaan aparatur dapat diabaikan. Persepsi semacam ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap disiplin birokrasi dan prinsip bahwa setiap aparatur negara tunduk pada aturan yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, beredar pula dugaan upaya memengaruhi proses hukum dan saksi. Dugaan tersebut merupakan tuduhan serius yang hingga kini belum terbukti dan masih menjadi ranah penyelidikan serta pembuktian oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Perwakilan keluarga korban, Sudirman Paes, meminta pemerintah daerah bertindak tegas dan transparan. Menurutnya, jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses pemeriksaan maupun pertanggungjawaban apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Siti Khodijah, M.Ag., membenarkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat panggilan kedua Nomor: 400.3/10001.1/DISDIK/VIII/2026 tertanggal 5 Agustus 2026, dengan batas waktu pemenuhan panggilan hingga 11 Agustus 2026. Jika yang bersangkutan kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, proses akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menegakkan disiplin aparatur. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Ketegasan atau sebaliknya akan dinilai masyarakat sebagai cerminan konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan secara adil, tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun pengaruh.
Hingga berita ini diterbitkan, Rahma Bani belum memberikan tanggapan atas berbagai dugaan dan keterangan yang disampaikan oleh sumber maupun pihak keluarga korban.
