Opini:
Oleh Nasrun Daud, SE
Penulis adalah kontributor tetap di platform “Kita Satu Pena”, sebuah inisiatif jurnalisme warga yang bertujuan menyatukan pena para pemikir untuk isu-isu publik Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah hiruk-pikuk informasi digital yang tak henti-hentinya membanjiri layar ponsel kita, satu pertanyaan mendasar sering terlupakan: siapa yang benar-benar mendengar suara rakyat? Saat ini, pada September 2025, Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks—mulai dari ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi, isu lingkungan akibat perubahan iklim, hingga polarisasi sosial yang semakin dalam akibat kampanye politik. Di sinilah peran berita opini publik menjadi krusial: bukan sekadar menyuarakan fakta, tapi menjembatani opini yang jelas, tajam, dan berbasis data untuk membangun dialog yang konstruktif.
Bayangkan sebuah masyarakat di mana berita opini bukan lagi sekadar kolom pendapat yang subjektif, melainkan alat yang transparan untuk menggugat kekuasaan. Menurut data dari Dewan Pers Indonesia, terdapat peningkatan 25% dalam jumlah opini publik yang diterbitkan di media daring sepanjang 2024-2025, menunjukkan bahwa masyarakat semakin haus akan narasi yang tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu penting dan bagaimana kita harus bertindak. Namun, ironisnya, di balik lonjakan ini, masih banyak opini yang terjebak dalam echo chamber—ruang gema di mana suara serupa saling menguat tanpa menantang status quo.
Sebagai bagian dari “Kita Satu Pena”—sebuah gerakan yang saya dirikan dua tahun lalu untuk menyatukan penulis dari berbagai latar belakang—saya percaya bahwa berita opini harus memenuhi tiga prinsip dasar: kejelasan, keseimbangan, dan akuntabilitas. Kejelasan berarti menghindari jargon yang membingungkan; setiap argumen harus disajikan dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh ibu rumah tangga di kampung hingga mahasiswa di perkotaan. Keseimbangan mengharuskan kita menyajikan fakta sebagai pondasi, diikuti opini yang didukung data empiris, bukan sekadar emosi sesaat. Dan akuntabilitas? Itu adalah janji untuk transparan: siapa penulisnya, apa sumbernya, dan mengapa pandangan ini relevan hari ini.
Ambil contoh isu terkini: kebijakan transisi energi hijau yang sedang digulirkan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa emisi karbon Indonesia naik 8% tahun lalu, menurut laporan Badan Pusat Statistik. Opini saya? Kebijakan ini bagus di atas kertas, tapi gagal jika tidak melibatkan komunitas lokal. Di Papua, misalnya, proyek geothermal sering kali menggusur lahan adat tanpa kompensasi yang adil. Melalui “Kita Satu Pena”, kami telah menerbitkan 50 artikel opini sepanjang tahun ini yang menyoroti cerita-cerita seperti ini—bukan untuk menyerang, tapi untuk mengajak pemerintah merevisi regulasi agar lebih inklusif. Hasilnya? Dua proposal kami diadopsi oleh Komisi X DPR dalam sidang September lalu.
Tapi, tantangan terbesar tetap ada: sensor diri di kalangan jurnalis muda. Banyak yang takut menyuarakan opini tajam karena khawatir dianggap “provokatif”. Padahal, demokrasi kita lahir dari pena yang berani, seperti yang ditunjukkan oleh para aktivis 1998. Opini publik yang jelas justru adalah vaksin terhadap misinformasi; ia memaksa kita berpikir kritis, bukan sekadar bereaksi impulsif terhadap berita hoaks di media sosial.
Akhirnya, kepada pembaca yang budiman: mari jadikan “Kita Satu Pena” sebagai panggilan untuk aksi. Tulis opinimu, bagikan fakta yang kamu ketahui, dan tuntut transparansi dari pemimpin. Hanya dengan begitu, berita opini bukan lagi sekadar kata-kata di layar, tapi katalisator perubahan nyata. Indonesia yang lebih baik dimulai dari satu pena—pena kita semua.
Ilham Saleh adalah pendiri “Kita Satu Pena” dan aktivis media independen berbasis di Jakarta. Pendapat di atas adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi manapun.
