HALSEL newsline.id– “Seharusnya kuasa hukum lebih memahami tugas dan fungsi jurnalis, bukan justru mempidanakannya hanya karena membagikan berita,” Tegas Yusri, menanggapi laporan pencemaran nama baik yang diajukan kuasa hukum Humain Kiat ke pihak kepolisian.
Ia juga membantah tegas tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah membuat atau menayangkan berita yang memuat nama Humain Kiat maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berita yang dipersoalkan, kata dia, pertama kali dibagikan oleh wartawan Media JurnalHalsel, Irwan Buser, di beberapa group Whatsapp termasuk internal jurnalis. Karena dianggap menarik, Yusri hanya meneruskannya di grup wartawan yang sama, bukan di media sosial atau ruang publik.
“Sebagai jurnalis, membagikan berita adalah bagian dari tugas saya. Saya hanya meneruskan berita yang sudah lebih dulu viral di beberapa media. Itu pun di grup jurnalis, bukan ke Facebook atau grup umum. Di kalangan wartawan, berbagi berita menarik adalah hal biasa,” Ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut yusri mengingatkan, jika kuasa hukum Humain Kiat merasa nama baik kliennya tercemar, jalur yang tepat adalah melaporkan media pembuat berita tersebut ke Dewan Pers. Hal ini sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa Dewan Pers berwenang “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.
Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, sedangkan Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa setiap pihak yang menghambat kemerdekaan pers dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Tugas dan fungsi wartawan diatur dalam Pasal 6 huruf a UU Pers, yaitu “memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui”, serta huruf d, “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar”.
Selain itu, Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3/DP/MoU/III/2017 – B/15/III/2017 secara jelas mengatur bahwa setiap sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung ke ranah pidana. Regulasi ini dibuat untuk mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis dan memastikan kemerdekaan pers tetap terjaga.
Sebagai penutup, Yusri menyampaikan pesan keras bahwa kriminalisasi terhadap jurnalis adalah pukulan telak bagi kebebasan pers.
“Pers adalah mata dan telinga rakyat. Menutup mata pers sama saja membutakan rakyat. Membungkam wartawan bukan hanya mematikan suara saya, tapi mematikan hak publik untuk tahu kebenaran. Dan sejarah selalu mencatat – mereka yang memerangi kebebasan pers, pada akhirnya akan berhadapan dengan kebenaran itu sendiri,” Pungkasnya.
Tim/red
