Opini:
Oleh: Julfan
newsline.id_ Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Ia bukan sekadar ruang untuk mentransfer ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter, menumbuhkan kreativitas, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman. Namun, ironisnya, dunia pendidikan kini kerap tercoreng oleh dinamika politik kekuasaan. Ketika kursi jabatan di sektor pendidikan menjadi ajang perebutan tahta, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh para pelaku perebutan tersebut, tetapi juga menimpa pihak yang paling rentan: para siswa dan siswi yang duduk di bangku pendidikan.
Perebutan jabatan dalam dunia pendidikan bukanlah fenomena baru. Kita sering mendengar kisah tentang pengangkatan pejabat pendidikan yang lebih didasarkan pada kedekatan personal, afiliasi politik, atau kepentingan tertentu, ketimbang pada kompetensi dan dedikasi. Akibatnya, institusi pendidikan yang seharusnya menjadi mercusuar ilmu pengetahuan justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi korban utama? Bukan para pejabat yang berebut kursi, melainkan anak-anak kita—generasi penerus yang bergantung pada kualitas sistem pendidikan untuk masa depan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika pendidikan dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahlinya, kehancuran menjadi keniscayaan. Pemimpin yang tidak memiliki visi pendidikan yang jelas, kurang memahami kebutuhan siswa, atau tidak mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif hanya akan menghambat kemajuan. Kurikulum yang seharusnya dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang terus berubah menjadi kacau. Guru-guru kehilangan motivasi karena kurangnya dukungan dari pimpinan. Fasilitas pendidikan terbengkalai karena prioritas lebih diberikan pada agenda politik daripada kesejahteraan peserta didik. Akar dari semua ini adalah pengangkatan pemimpin yang tidak kompeten, yang lebih mementingkan ambisi pribadi daripada tanggung jawab terhadap pendidikan.
Kita harus belajar dari apa yang sudah terbukti berhasil. Pemimpin pendidikan yang kompeten dan berdedikasi bukanlah sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak. Mereka adalah orang-orang yang terbukti mampu membawa perubahan positif, yang hasil kerjanya dapat dilihat secara nyata—bukan hanya dalam laporan di atas kertas, tetapi dalam prestasi siswa, kesejahteraan guru, dan kemajuan institusi pendidikan. Kita tidak boleh membiarkan jabatan pendidikan diisi oleh orang-orang yang hanya dekat dengan kekuasaan atau memiliki agenda pribadi. Mengganti pemimpin yang benar-benar peduli terhadap pendidikan dan masyarakat sekitar dengan mereka yang hanya mengejar keuntungan politik adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kita.
Untuk itu, kita perlu mempertahankan integritas dalam pengelolaan pendidikan. Seleksi pemimpin harus dilakukan secara transparan, berbasis meritokrasi, dan melibatkan evaluasi ketat terhadap rekam jejak serta visi kandidat. Masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan siswa, juga harus dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili. Kita tidak bisa lagi membiarkan pendidikan menjadi alat politik atau ajang bagi-bagi jabatan. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi prioritas utama yang dikelola oleh tangan-tangan terbaik, yang memiliki hati untuk memajukan generasi muda.
Saatnya kita bersikap tegas: pendidikan bukan permainan kekuasaan. Ia adalah investasi untuk masa depan, amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Mari kita pastikan bahwa kursi jabatan di dunia pendidikan diisi oleh mereka yang benar-benar peduli, kompeten, dan berdedikasi.
Hanya dengan begitu, kita dapat menyelamatkan pendidikan dari kehancuran dan memberikan harapan nyata bagi anak-anak kita. Jangan biarkan generasi penerus menjadi korban dari ambisi segelintir orang. Pendidikan adalah hak, bukan komoditas politik.(***)
Penulis : FHAN
