HALSEL, newsline.id – DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar Rapat Paripurna membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Selasa malam (17/06/2025) di ruang sidang paripurna Sekretariat DPRD Halsel ini dihadiri langsung Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muslim Hi. Rakib, didampingi Wakil Ketua II, Fadila Mahmud. Turut hadir Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, unsur Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Bassam Kasuba menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD, khususnya pimpinan fraksi, atas pandangan dan tanggapan terhadap Ranperda LPJ APBD 2024 yang telah disampaikan pada 4 Juni 2025. Berikut poin-poin utama jawaban Bupati atas sorotan fraksi:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Apresiasi WTP ke-11 dan Optimalisasi PAD
Pemkab Halsel mengapresiasi dukungan fraksi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati berkomitmen mempertahankan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menanggapi sorotan Fraksi PKS, Gerindra, dan PKB terkait pendapatan asli daerah (PAD), Bupati menegaskan akan memaksimalkan potensi lokal melalui digitalisasi pajak, perbaikan regulasi, sosialisasi, dan pemutakhiran data wajib pajak, sebagaimana diusulkan Fraksi Golkar, Perjuangan Demokrat, dan Nasdem.
2. Penyerapan Anggaran dan Pembangunan Pulau Obi
Menjawab sorotan Fraksi Golkar dan PKS terkait dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal serta ketimpangan alokasi anggaran, Bupati menegaskan bahwa pembangunan di Pulau Obi menjadi prioritas. Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk kawasan strategis yang berkontribusi tinggi terhadap PAD, dengan fokus pada pemerataan pembangunan.
3. Pendidikan, Kesehatan, dan Stunting
Terkait sorotan Fraksi Gerindra, PKS, dan Nasdem mengenai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan angka stunting sebesar 26,1%, Pemkab berkomitmen meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), penyediaan obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Penanganan stunting menjadi prioritas melalui pendekatan lintas sektor.
4. Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Desa
Menanggapi kritik Fraksi Golkar dan Perjuangan Demokrat, Bupati berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dana hibah. Untuk Dana Desa, Pemkab akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan.
5. Penertiban Aset Daerah dan SILPA
Menjawab masukan Fraksi Perjuangan Demokrat dan Amanat Persatuan Solidaritas, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah menjadi perhatian serius. Inventarisasi aset, terutama peralatan dan mesin sejak 2003, sedang dilakukan. Kendaraan dinas yang tidak dikuasai pihak berwenang akan ditarik dan dilelang. Untuk aset tanah, pemasangan patok dan papan nama telah dilakukan. Terkait SILPA Rp30,5 miliar, Bupati menjelaskan bahwa dana ini merupakan sisa kegiatan yang terkendala teknis dan akan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik.
6. Pertanian dan Penanganan Bencana
Menanggapi Fraksi PKS, Pemkab akan menyusun kebijakan pembangunan pertanian berbasis wilayah prioritas. Di sektor kebencanaan, tanggap darurat dan mitigasi akan ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur tanggul dan pelatihan.
7. Kemitraan dengan Legislatif
Menjawab Fraksi Nasdem dan Gerindra, Bupati menegaskan keterbukaan Pemkab dalam menjalin komunikasi dengan legislatif untuk perencanaan dan pengawasan yang lebih baik.Rapat paripurna ini menjadi wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Bupati Bassam Kasuba menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan melalui program-program strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tim/Red
