Ternate,newsline.id_4 Agustus 2025 – Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Provinsi Maluku Utara mengguncang publik dengan tudingan serius terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara. Sekretaris SBGN, Sofyan Abubakar, yang akrab disapa Batosai, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk segera mengusut dugaan aliran uang dari perusahaan ke pejabat Disnakertrans yang diduga bertujuan membungkam hak-hak eks karyawan yang di-PHK.
Batosai menyoroti kinerja Disnakertrans yang dinilai jauh dari tugasnya sebagai pelayan publik. Ia mencurigai adanya praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan Kepala Dinas Disnakertrans Marwan Polisiri, Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Sirajuddin Abd. Kadir, dan Mediator Jainudin Umasangaji.
“Kami menduga ada aliran uang dari perusahaan ke Disnakertrans untuk menutupi hak-hak eks karyawan yang di-PHK. Ini adalah pelanggaran serius yang merugikan pekerja dan mencoreng integritas pelayanan publik,” tegas Batosai dalam pernyataannya di Ternate, Senin (4/8/2025).
Menurut Batosai, salah satu bukti nyata dugaan penyimpangan ini adalah keterlambatan Disnakertrans dalam menerbitkan Surat Mediasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya mediasi selesai dalam 30 hari kerja, tetapi sudah empat bulan berlalu tanpa kejelasan. Ini menunjukkan bahwa Disnakertrans lebih melayani kepentingan perusahaan daripada masyarakat,” ungkapnya dengan nada geram.
Ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, bukan malah terlibat dalam praktik yang merugikan pekerja.
SBGN berencana melayangkan laporan resmi ke Kejati Maluku Utara dan KPK untuk meminta audit menyeluruh terhadap Disnakertrans.
“Kami akan pastikan kasus ini terbongkar hingga tuntas. Hak-hak eks karyawan harus ditegakkan, dan kinerja Disnakertrans harus diawasi ketat,” ujar Batosai.
Ia juga menegaskan komitmen SBGN untuk terus mengawal isu ini dan memastikan pelayanan publik di Maluku Utara berjalan transparan serta akuntabel.
Tudingan ini menambah daftar panjang sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di Maluku Utara, yang belakangan kerap didera isu korupsi. Sebelumnya, sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Maluku Utara, termasuk yang melibatkan mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba, telah menjadi perhatian KPK. Kasus ini kini menjadi ujian bagi Kejati dan KPK untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan bagi pekerja.
SBGN mengajak masyarakat Maluku Utara untuk turut mengawasi kinerja pemerintah dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Disnakertrans adalah pelayan publik, bukan alat perusahaan. Kami akan terus berjuang demi keadilan bagi eks karyawan dan memastikan pemerintahan yang bersih,” tutup Batosai dengan penuh semangat.
Tim/Red
