Boikot Massal di SMA Negeri 20 Halsel: Orang Tua dan Masyarakat Tolak PLT Kepala Sekolah, Desak Pengembalian Ishak Mursid

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halmahera Selatan, newsline.id –  Suasana tegang menyelimuti SMA Negeri 20 Halmahera Selatan (Halsel) di Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pada Jumat pagi ini, masyarakat desa setempat bersama orang tua wali murid melakukan aksi boikot total terhadap seluruh aktivitas belajar mengajar. Mereka menolak keras penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Rusmini Hasan, S.Pd, yang diduga menjadi pemicu konflik internal sekolah. Aksi damai ini berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan, dengan spanduk-spanduk berisi tuntutan tegas menghiasi gerbang sekolah.

Konflik ini mencuat akibat perselisihan antara PLT Rusmini Hasan dan mantan Kepala Sekolah definitif, Ishak Mursid, S.Pd. Masyarakat menilai penunjukan Rusmini sebagai PLT sarat kepentingan pribadi dari segelintir oknum yang tidak puas dengan gaya kepemimpinan Ishak. Awal mula masalah bermula ketika Ishak berupaya mengembalikan aset-aset sekolah yang diduga disalahgunakan secara pribadi oleh sebagian staf untuk kepentingan pendidikan. Langkah tegas ini justru memicu ketegangan yang kian meruncing, hingga mengganggu iklim belajar siswa.

“Kami tidak akan membiarkan sekolah dibuka sebelum Pak Ishak dikembalikan ke jabatannya. Ini bukan urusan selera pribadi, tapi demi masa depan anak-anak kita dan kebaikan sekolah secara keseluruhan,” tegas seorang tokoh masyarakat Desa Indari yang enggan disebut namanya saat diwawancarai di lokasi aksi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan serupa disampaikan perwakilan orang tua murid: “Kami bukan melawan pemerintah, tapi menuntut pemimpin sekolah yang benar-benar peduli pendidikan, bukan yang terjerat agenda pribadi.”

Aksi boikot dimulai sejak pagi Hingga Hari ini, dengan puluhan orang tua dan warga mendatangi sekolah untuk memblokir akses masuk. Mereka memasang spanduk bertuliskan “Tolak SK PLT Rusmini Hasan!”, “Kembalikan Kepala Sekolah Definitif Ishak Mursid!”, dan “Pengelolaan Aset Sekolah Harus Transparan!”.

Akibatnya, ratusan siswa terpaksa diarahkan pulang karena kegiatan belajar mengajar terhenti total. Saat upaya pengiriman PLT Rusmini Hasan oleh cabang dinas pendidikan tiba di Desa Indari, aksi massa semakin memanas, meski tetap terkendali tanpa kekerasan.

Para demonstran juga menyoroti ketidaksesuaian kualifikasi PLT Rusmini Hasan.

“Beliau masih berada di golongan III/B dan belum memiliki sertifikasi guru, yang seharusnya menjadi syarat mutlak untuk memimpin sekolah,” keluhkan salah seorang wali murid.

Tuntutan mereka dirangkum dalam empat poin utama:

  1. Penolakan total terhadap penunjukan PLT Rusmini Hasan sebagai Kepala Sekolah.
  2. Permintaan segera kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk mengembalikan Ishak Mursid, S.Pd, ke posisi Kepala Sekolah definitif.
  3. Pengelolaan aset sekolah harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya semata.

Pemerintah provinsi diminta turun tangan langsung menyelesaikan konflik ini, agar proses belajar mengajar tidak terus-terang terganggu.

Kasus serupa bukan hal baru di wilayah Halmahera Selatan. Beberapa tahun lalu, aksi mogok mengajar dan pemalangan sekolah pernah terjadi di SMA Negeri 2 Halsel akibat dugaan penyalahgunaan dana BOS oleh PLT Kepala Sekolah, serta di SMA Negeri 12 Halsel yang menolak rotasi kepala sekolah tanpa pertimbangan sosial masyarakat. Insiden-insiden ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kepemimpinan sekolah di daerah terpencil ini, di mana kepercayaan komunitas menjadi pondasi utama kestabilan pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Masyarakat Desa Indari berharap langkah cepat dan tegas segera diambil untuk meredam konflik, sehingga SMA Negeri 20 Halsel dapat kembali kondusif.

“Anak-anak kami tak boleh jadi korban permainan kekuasaan. Pendidikan harus jadi prioritas utama,” tutup perwakilan aksi.

Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah: di balik birokrasi jabatan, ada aspirasi rakyat yang tak boleh diabaikan. Bagaimana kelanjutan kisah SMA Negeri 20 Halsel? Newsline.id akan terus memantau perkembangannya.(**)

Berita Terkait

Diduga Petugas Puskesmas Gane Luar Asyik Nobar, Warga Keluhkan Pelayanan Kesehatan dan Minta Dinas Kesehatan Bertindak
Masyarakat Lapar, Kepala Desa Kenyang? LSM-KANe Malut Desak Kejaksaan Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Loleo
Pemerintah Desa Yamli Serahkan Bantuan Ketahanan Pangan kepada Masyarakat
LSM KANe: Kades Loleo Edi Amus Tinggalkan Tugas 8 Bulan, Pemda Halsel Diminta Jangan Tutup Mata!  
Tiang Listrik atau Batang Pohon? Penampakan di Jalan menuju Desa Suma Tinggi Tuai Perhatian Publik
Klarifikasi Kapus Lelilef Terkait Pemberitaan Operasional Ambulans: Pelayanan Tetap Berjalan, Kendala Utama Keterbatasan Tenaga Sopir
Diduga Terjadi Penyalahgunaan Dana Desa Loleo, LSM-KANe Malut Desak Kejaksaan Proses Hukum Kepala Desa dan Bendahara
Audit Khusus Dana Desa Loleo, Kades dan Sekdes Absen karena Alasan Sakit, LSM-KANe Malut Soroti Kejanggalan
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 21:25

Diduga Petugas Puskesmas Gane Luar Asyik Nobar, Warga Keluhkan Pelayanan Kesehatan dan Minta Dinas Kesehatan Bertindak

Senin, 6 Juli 2026 - 19:26

Masyarakat Lapar, Kepala Desa Kenyang? LSM-KANe Malut Desak Kejaksaan Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Loleo

Senin, 6 Juli 2026 - 12:57

Pemerintah Desa Yamli Serahkan Bantuan Ketahanan Pangan kepada Masyarakat

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:40

LSM KANe: Kades Loleo Edi Amus Tinggalkan Tugas 8 Bulan, Pemda Halsel Diminta Jangan Tutup Mata!  

Senin, 29 Juni 2026 - 18:31

Klarifikasi Kapus Lelilef Terkait Pemberitaan Operasional Ambulans: Pelayanan Tetap Berjalan, Kendala Utama Keterbatasan Tenaga Sopir

Berita Terbaru