Halmahera Selatan newsline.id– Ketegangan terjadi di depan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Senin, 16 Juni 2025, ketika sekelompok warga Desa Kubung menghadang iring-iringan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang hendak menghadiri rapat paripurna. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga karena tidak kunjung ditemui oleh Bupati meski telah tiga kali mengirim surat permohonan audiensi resmi, yang bahkan telah didisposisi oleh pihak terkait namun tak pernah ditindaklanjuti.
Warga bermaksud menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Kubung, Masbul Hi. Muhammad, serta menuntut transparansi, pemeriksaan keuangan yang jujur, dan pelayanan publik yang maksimal. Namun, aksi damai tersebut justru berujung pada insiden kekerasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kericuhan itu, seorang warga bernama Ringo Larengsi menjadi korban pemukulan oleh seorang anggota protokoler atau pengawal Bupati yang dikenal dengan nama Muhammad Mirzan Garwan alias Ubag. Kejadian itu berlangsung di siang hari saat jam kerja dan disaksikan langsung oleh Bupati, serta warga lainnya.
“Selain kami diabaikan, saya sendiri diintimidasi dan dipukul oleh salah satu protokol Bupati saat menyampaikan aspirasi. Ini terjadi di sore hari, di depan umum, saat jam kerja,” ungkap Ringo Larengsi.
“Lanjut, Kami sangat berharap Bupati segera melakukan evaluasi dan menindak tegas praktik premanisme dalam tubuh birokrasi Halmahera Selatan. Sebab bila penyampaian aspirasi rakyat selalu dihadapi dengan kekerasan, maka ke depan masyarakat akan takut datang ke kantor Bupati hanya karena takut dipukul oleh aparat atau orang dalam lingkaran kekuasaan. Ini menjadi catatan besar bagi kepemimpinan Bupati,” tegas Ringo.
Selain kekerasan, warga juga menyoroti dugaan kuat kolusi antara tim audit Inspektorat dengan Kepala Desa Kubung. Mereka telah menyurati Inspektorat lebih dari satu bulan satu minggu untuk meminta hasil audit realisasi anggaran tahun 2024, namun tak kunjung diberikan. Padahal, menurut ketentuan, hasil audit seharusnya keluar maksimal 10 hari setelah tugas selesai. Justru Inspektorat meminta tambahan waktu 20 hari, tanpa penjelasan yang masuk akal.
Warga menduga kuat adanya kerja sama tidak sehat antara tim audit dengan kepala desa, apalagi ditemukan fakta bahwa mereka makan bersama di rumah kepala desa usai audit. Hal ini mencederai asas independensi dan profesionalisme lembaga pengawasan daerah.
Dalam pernyataannya, warga juga menyampaikan buruknya pelayanan administratif di Desa Kubung. Kepala Desa jarang berada di kantor dan pelayanan publik praktis terhenti. Setiap permintaan pelayanan oleh warga hanya dijawab dengan alasan sibuk di luar daerah.
Tidak berhenti di situ, warga juga mengungkapkan pengalaman traumatis sebelumnya saat melakukan aksi damai di depan kantor Inspektorat. Mereka menyebut Kepala Inspektorat, Ilham Abu Bakar, pernah melakukan pemukulan terhadap, Ringo Larengsi, yang menuntut pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan Dana Desa.
Aksi warga kali ini, dengan menghadang langsung iring-iringan Bupati, adalah bentuk frustrasi karena jalur komunikasi resmi tidak berjalan. Mereka menuntut:
1. Audiensi langsung dengan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
2. Transparansi dan penindakan terhadap dugaan korupsi Dana Desa Kubung.
3. Evaluasi dan reformasi internal Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Sanksi tegas terhadap oknum pengawal dan aparat yang melakukan kekerasan.
5. Penghentian praktik premanisme birokrasi di lingkungan Pemkab Halsel.
Warga menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar persoalan desa, tetapi cerminan persoalan tata kelola pemerintahan dan etika pelayanan publik secara menyeluruh. Mereka berharap Bupati tidak tinggal diam atas apa yang mereka alami.
Penulis: Sahrudin
