Halteng, — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Weda. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung tertib dan penuh tanggung jawab, mencerminkan komitmen kedua lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Pembahasan LKPJ menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi kinerja pemerintah, sekaligus wujud nyata fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya program dan kebijakan sepanjang tahun anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif perangkat daerah, dengan dukungan penuh dari DPRD,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi peran DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Bupati Ikram menilai rekomendasi DPRD sebagai masukan strategis untuk perbaikan ke depan.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjadikan rekomendasi tersebut sebagai dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus menjadi prioritas, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Bayan, menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan mendalam bersama seluruh anggota dewan. Ia menegaskan pentingnya evaluasi yang objektif dan konstruktif terhadap setiap program pemerintah daerah.
“DPRD berharap seluruh rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan program ke depan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Sepanjang rapat, suasana tetap kondusif dengan pembahasan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan riil pembangunan daerah. Setiap rekomendasi disampaikan secara sistematis guna memastikan keberlanjutan program yang lebih efektif dan efisien.
Melalui rapat ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sinergi yang terjalin diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.
