HALSEL, newsline.id – Pada Sabtu, 28 Juni 2025, RS Pratama Bisui, Halmahera Selatan, menggelar rapat internal yang dipimpin langsung oleh Direktur RS, dr. Elisabeth Bernadate. Rapat ini digelar sebagai respons atas isu yang beredar di media sosial terkait pengelolaan Dana Pengelolaan Anggaran (DPA) rutin rumah sakit tersebut, yang memicu perhatian publik.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh staf RS Pratama Bisui, dr. Elisabeth memaparkan mekanisme pengelolaan anggaran melalui presentasi video infokus. Ia menjelaskan bahwa pencairan anggaran dilakukan melalui bendahara dengan nominal Rp8.000.000 per transaksi. Direktur menegaskan bahwa proses tersebut telah sesuai prosedur, namun suasana rapat memanas ketika ia menyampaikan sikap tegas terhadap staf yang dianggap menentang kebijakannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut sumber internal, dr. Elisabeth menggunakan bahasa yang dianggap kurang pantas dan bernada angkuh selama rapat. Salah satu pernyataan yang mencuri perhatian adalah,
“Saya pe SK masih jadi Direktur RS Pratama Bisui, jadi apapun itu saya masih tetap jadi Direktur di sini. Suka atau tidak suka, kalian harus terima kenyataan!”
Pernyataan ini disampaikan dengan nada tinggi dan tanpa penjelasan yang memadai, sehingga memicu ketidaknyamanan di kalangan staf.Tak hanya itu, Direktur juga mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Ia menyebutkan bahwa pegawai yang tidak patuh terhadap kebijakannya akan dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas terkait, hingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal ini semakin memanaskan suasana rapat, yang sejatinya diharapkan menjadi forum klarifikasi dan penyelesaian masalah.
Isu pengelolaan anggaran RS Pratama Bisui yang mencuat di media sosial ini menjadi sorotan karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Rapat internal yang digelar justru meninggalkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait gaya komunikasi pimpinan dan langkah konkret untuk menjawab keresahan publik.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak RS Pratama Bisui atau Pemda Halmahera Selatan terkait polemik ini. Publik kini menanti tindak lanjut yang lebih transparan dan solutif untuk meredam ketegangan yang ada.
Penulis: Sudirman Jamal
Editor: Tim Redaksi newsline.id











