SOFIFI, 18 November 2025 – Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara (Malut), Dheni Tjan SH MSI, menekankan pentingnya pemanfaatan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) terbaru tahun 2025 untuk mengidentifikasi wilayah rentan ketahanan pangan di daerah kepulauan ini.
“FSVA bukan sekadar peta, tapi alat strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional untuk mendukung intervensi tepat sasaran, terutama di tengah tantangan geografis Malut,” ujar Dheni Tjan saat dihubungi terkait rilis data terbaru.
FSVA, yang dikembangkan sejak 2005 oleh Badan Ketahanan Pangan (sekarang Badan Pangan Nasional) bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) dan BPS, merupakan peta tematik yang memvisualisasikan kerentanan pangan secara geografis. Edisi 2025 yang ditingkatkan ini menggunakan data tingkat desa untuk lebih dari 83.000 desa di Indonesia, dengan indikator baru seperti Pola Pangan Harapan (PPH) untuk keragaman makanan, Koefisien Variasi Harga untuk stabilitas harga, dan Prevalensi Kekurangan Gizi (PoU). Pembaruan ini memungkinkan pemetaan hotspot kerentanan pangan dengan model Small Area Estimation (SAE), mendukung target nasional seperti pengurangan stunting dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data BPS dan Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Malut pada 2024 mencapai 61,44 poin, masuk kategori “Agak Tahan” (Kelompok IKP 4). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 58,39 pada 2022, meski masih di bawah rata-rata nasional. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Malut tercatat 10,60 persen pada 2024, lebih tinggi dibandingkan provinsi tetangga seperti Papua Barat (7,58 persen), namun menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya berkat program distribusi pangan lokal.
Indikator Utama Ketahanan Pangan Malut (2024)
Nilai
Kategori
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi
61,44
Agak Tahan
Prevalensi Kerawanan Pangan Sedang/Berat
10,60%
Rentan Sedang
Produksi Padi (Angka Sementara)
Naik 5% dari 2023
Stabil
Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025
Meningkat
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional.
Dheni Tjan menyoroti bahwa FSVA 2025 akan diintegrasikan ke dalam Dashboard Sistem Pangan Indonesia (DSPI) untuk pemantauan real-time. “Kami prioritaskan UMKM berbasis pangan lokal seperti sagu dan ikan untuk perkuat cadangan pangan daerah. Anggaran ketahanan pangan Malut tahun 2025 mencapai Rp103 miliar lebih, fokus pada Dana Desa dan RPJMDes,” tambahnya. Evaluasi WFP periode 2017-2024 juga merekomendasikan kolaborasi lintas sektor untuk tingkatkan akurasi data BPS di tingkat kabupaten/kota.
Tantangan utama di Malut tetap pada ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, dengan inflasi pangan dipengaruhi empat indikator utama: beras, cabai, daging ayam, dan minyak goreng. Gubernur Malut, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025, menegaskan komitmen provinsi untuk capai IKP di atas 65 poin pada 2026 melalui program “Kedai Panganmu”.
Dengan FSVA sebagai panduan, Malut berharap dapat mengurangi kerentanan pangan hingga 20 persen dalam tiga tahun ke depan, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) Target 2.2. Masyarakat diimbau aktif ikut serta dalam pemantauan data BPS untuk masukan kebijakan yang lebih inklusif.
