SOFIFI newsline.id Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Sebelum terpilih, ia terkesan mendukung pembentukan DOB tersebut. Namun, setelah menjabat, ia secara tegas menolaknya. Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan dan kontroversi di masyarakat
Informasi mengenai dukungan awal Sinen terhadap DOB Sofifi sebelum terpilih sebagai Walikota masih terbatas. Sumber-sumber yang ada lebih banyak menyoroti penolakannya setelah menjabat. Namun, wajar diasumsikan bahwa selama masa kampanye, ia mungkin menyampaikan pernyataan yang mendukung DOB untuk meraih dukungan dari kelompok masyarakat tertentu yang menginginkan pemekaran. Hal ini merupakan strategi politik yang umum dilakukan oleh kandidat
Setelah terpilih, Sinen secara aktif dan lantang menolak DOB Sofifi. Ia menyampaikan penolakan ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam debat kandidat dan orasi di Kedaton Kesultanan Tidore. Alasan penolakan utamanya adalah mempertahankan Sofifi sebagai bagian integral dari Tidore Kepulauan berdasarkan aspek sejarah, budaya, dan kedaulatan wilayah adat Kesultanan Tidore. Ia juga mengkritik proses pemekaran yang dianggap tidak sesuai prosedur dan berpotensi memecah belah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan sikap Sinen bisa diinterpretasikan dari beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah perubahan prioritas politik setelah menjabat. Sebagai Walikota, ia mungkin memiliki akses informasi dan pertimbangan yang berbeda dibandingkan saat masih berkampanye. Ia mungkin menyadari konsekuensi negatif dari pemekaran bagi Kota Tidore Kepulauan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Faktor tekanan dari masyarakat dan Sultan Tidore juga mungkin mempengaruhi keputusannya.
Pernyataan yang berbeda dari Walikota Sinen mengenai DOB Sofifi menunjukkan kompleksitas isu pemekaran wilayah dan dinamika politik lokal. Perubahan sikapnya, meskipun kontroversial, mencerminkan tantangan dalam pengambilan keputusan politik yang harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.
*Tim/red*
