HALMAHERA SELATAN – Program pemasangan meteran listrik di Desa Soligi, Kabupaten Halmahera Selatan, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar dinilai tidak sebanding dengan realisasi di lapangan yang hingga saat ini baru menyentuh sekitar 100 rumah warga.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam rapat resmi di kantor desa sebelumnya, pemerintah desa disebut menjanjikan pemasangan listrik secara merata bagi seluruh warga Desa Soligi. Namun kenyataan di lapangan justru jauh dari harapan.
Sejumlah warga mengaku belum mendapatkan pemasangan meteran sama sekali. Bahkan, ada warga yang sudah dipasangi meteran tetapi aliran listriknya belum juga menyala hingga kini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Janji tinggal janji. Sudah lama disampaikan akan merata, tapi nyatanya baru sebagian kecil. Itu pun belum bisa dipakai,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Sorotan masyarakat semakin menguat setelah pihak PLN membenarkan bahwa pemasangan meteran listrik di Desa Soligi memang baru terealisasi sekitar 100 rumah. Fakta tersebut mempertegas bahwa program yang menelan anggaran fantastis itu belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Di sisi lain, penggunaan anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 miliar kini mulai dipertanyakan publik. Warga menilai besarnya anggaran seharusnya mampu menyelesaikan pemasangan listrik secara menyeluruh, bukan hanya sebagian kecil rumah warga.
“Kalau anggarannya miliaran tapi hasilnya belum tuntas, tentu masyarakat berhak curiga. Jangan sampai ada dugaan penyimpangan dalam program ini,” ujar warga lainnya.
Awalnya, Kepala Desa Soligi disebut belum memberikan penjelasan resmi terkait lambatnya realisasi program maupun penggunaan anggaran tersebut. Namun saat dikonfirmasi pihak redaksi melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon, Kepala Desa Soligi Madaisi La Siriali, akhirnya membantah tudingan tersebut.
Menurut La Siriali, program pemasangan meteran listrik sudah dilakukan sejak tahun 2025 dan belum selesai sepenuhnya karena masih dilakukan secara bertahap.
“Tidak benar itu. Tahun 2025 meteran listrik sudah terpasang sekitar 250. Tahun ini sisanya baru diselesaikan, masih ada sekitar 288 lagi yang belum dipasang,” jelasnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum mampu meredam pertanyaan masyarakat. Sebab, dengan anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar, warga menilai proses penyelesaian program berjalan terlalu lambat dan belum menunjukkan hasil maksimal.
Situasi ini membuat masyarakat mendesak pemerintah desa untuk membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran program listrik tersebut kepada publik. Warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kalau anggaran besar tapi realisasi lambat dan belum jelas, ini wajib diperiksa. APH harus turun supaya semuanya terang,” tegas seorang warga.
Program yang sejatinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Soligi kini justru berubah menjadi polemik yang mengundang perhatian publik. Ketidakjelasan progres pekerjaan dan minimnya transparansi dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
