OPINI:
OLEH FHAN
newsline.id, – Di bawah langit kelabu yang seolah ikut menangisi perjuangan panjang, ribuan petani dari berbagai penjuru nusantara berkumpul di kawasan Monas hingga Istana Negara. Mereka bukan datang untuk pesta, melainkan untuk berteriak: “Reforma agraria sejati atau kami tenggelam dalam lumpur ketimpangan!” Hari Tani Nasional ke-65 ini, yang lahir dari semangat Sumpah Petani 1960, seharusnya menjadi simfoni kemenangan atas tanah air yang subur. Namun, realitas 2025 justru menyajikan tragedi pilu: petani bukan makmur, tapi semakin tercekik oleh beban pajak yang tak manusiawi, konflik lahan yang tak kunjung usai, dan mimpi kesejahteraan yang kian pudar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bayangkan seorang bapak petani di lereng Gunung Merapi, tangannya yang kasar penuh calar dari cangkul, bangun sebelum fajar untuk menyirami padi yang menjadi harapan satu-satunya bagi keluarganya. Ia tak lagi bertani untuk panen emas, tapi untuk bertahan hidup di tengah harga pupuk melambung dan benih impor yang mahal. Kini, dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sejak Januari 2025, setiap butir beras yang ia jual terasa seperti ditusuk jarum halus – tak terlihat, tapi menyakitkan. Daya beli masyarakat turun, permintaan menurun, dan petani seperti dia terjebak dalam lingkaran setan: produksi naik, tapi kantong kering. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) nasional yang baru saja dirilis hanya mencapai 0,7 – angka yang seharusnya membuat para penguasa gelisah di malam hari, bukan sekadar catatan kering di laporan tahunan.
Apa artinya 0,7 itu? Itu berarti dari skala 0 hingga 1, kesejahteraan petani kita masih bergantung pada belas kasihan cuaca dan keberuntungan pasar, bukan pada kebijakan negara yang adil.
Hari ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) memimpin aksi damai yang melibatkan hingga 25 ribu jiwa, menyerbu gedung DPR dengan enam tuntutan membara: penyelesaian konflik agraria yang menjerat 118.762 kepala keluarga, penghentian penggusuran lahan oleh korporasi rakus, dan reforma agraria yang tak lagi jadi janji kosong.
Mereka tak menuntut emas atau istana, tapi hak dasar atas tanah yang mereka garap dengan keringat dan air mata. Konflik lahan yang berlarut-larut ini bukan sekadar angka di statistik; itu adalah cerita tentang anak-anak petani yang putus sekolah karena orang tua mereka kehilangan sawah kepada perusahaan sawit raksasa.
Itu adalah suara ibu-ibu di desa terpencil yang menangis diam-diam saat panen gagal, bukan karena banjir, tapi karena bibit tak terjangkau akibat pajak yang membebani rantai pasok.
Para penguasa, dengarlah jerit ini bukan sebagai gangguan politik, tapi sebagai panggilan hati nurani. Anda yang duduk di kursi empuk, dengan pemandangan skyline Jakarta yang megah, pernahkah merasakan dinginnya tanah basah di subuh buta?
Pernahkah menghitung berapa rupiah tersisa setelah pajak menyedot habis hasil keringat?
Pemerintahan baru yang menjanjikan “Indonesia Emas “ harus ingat: emas itu tak lahir dari gedung bertingkat, tapi dari tangan-tangan petani yang kini gemetar karena ketakutan. Program seperti MAKMUR yang menargetkan 100.000 hektar lahan subur memang patut diapresiasi, tapi itu hanyalah obat pereda, bukan penyembuh luka agraria yang sudah bernanah puluhan tahun.
Kenaikan PPN yang dimaksudkan untuk “jamin kesejahteraan negara” justru menjadi belati bagi yang paling rentan – petani kecil yang menyumbang 14% PDB kita, tapi hanya merasakan remah-remahnya.
Opini ini bukan sekadar kritik; ini undangan untuk berubah. Bayangkan jika para pemimpin turun ke sawah, mendengar cerita langsung dari para petani, dan merancang kebijakan yang tak lagi membebani, tapi memberdayakan. Reformasi pajak yang progresif, di mana korporasi besar menanggung beban lebih adil; subsidi pupuk yang tak lagi bocor ke tangan tengkulak; dan reforma agraria yang benar-benar mendistribusikan 9 juta hektar tanah negara kepada rakyatnya. Itulah jalan menuju makmur yang sesungguhnya – bukan mimpi semu, tapi realitas yang bisa diraih jika hati penguasa ikut basah oleh keringat petani.
Di penghujung Hari Tani ini, saat matahari terbenam di ufuk timur, mari kita berdoa agar jeritan di jalanan Jakarta bukan akhir, tapi awal.
Para penguasa, ingatlah: tanah ini milik petani, dan petani adalah denyut nadi bangsa. Jika mereka tercekik, maka kita semua akan kehabisan napas. Waktunya bertindak – demi tanah air yang subur, demi generasi yang tak lagi menangis di ladang.
Selamat Hari Tani Nasional; semoga tahun depan, kita rayakan dengan tawa, bukan air mata.
(FHAN)
