Tidore Kepulauan, newsline.id – Empat bulan sejak jembatan penghubung utama antara Kecamatan Oba dan Oba Selatan ambruk akibat longsor hebat, warga di Desa Sigela dan sekitarnya masih bergulat dengan akses transportasi yang menyiksa. Jalan darurat yang selama ini menjadi harapan sementara kini justru membebani masyarakat dengan biaya tol tak resmi sebesar Rp20.000 per kendaraan, ditambah risiko banjir yang memaksa gotong royong berbahaya saat musim hujan. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan Provinsi Maluku Utara dinilai lamban merespons, meski janji negosiasi lahan kerap diucapkan.
Jembatan Yef di Dusun Yef, Desa Sigela, Kecamatan Oba, Tikep, runtuh pada awal Juni 2025 akibat hujan lebat intensitas tinggi yang memicu longsor.
Infrastruktur tua peninggalan era 1970-an ini merupakan jalur provinsi vital yang menghubungkan ratusan warga dari Desa Sigela (Oba) ke wilayah Oba Selatan, termasuk akses ke Payahe dan Dehepodo. Ambruknya jembatan ini lumpuhkan lalu lintas, memaksa pengendara beralih ke jalan darurat yang melintasi lahan pribadi milik Wahyudi Malagapi (bagian utara) dan Hi. Dullah (bagian selatan).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah dua bulan kami terjebak seperti ini. Pemerintah diam saja, padahal janji bayar lahan sudah diucapkan sejak awal,” keluh seorang warga yang enggan disebut namanya, saat ditemui di lokasi jalan darurat. Portal sederhana dari kayu kini berdiri di pintu masuk jalan tersebut, dikelola pemilik lahan sebagai “tanda tol”. Setiap kendaraan—mulai motor hingga mobil—dipungut Rp20.000 untuk melewati, tanpa fasilitas apa pun. Situasi semakin parah saat hujan deras mengguyur, seperti yang terjadi akhir pekan lalu, di mana arus banjir sungai membengkak hingga setinggi pinggang orang dewasa.
Ardi, seorang pengendara roda dua asal Oba Selatan yang rutin melintas, berbagi pengalaman getirnya. “Kemarin hujan deras, arus deras banget. Saya harus dibantu pemuda dan warga setempat untuk gotong kendaraan saya lewat banjir. Mereka rela basah kuyup, tapi tetap harus bayar Rp20.000 per motor. Kalau enggak bayar, ya enggak boleh lewat. Rasanya seperti mati pelan-pelan setiap hari,” cerita Ardi sambil menggelengkan kepala. Ia menambahkan, risiko kecelakaan tinggi karena jalan darurat berlumpur dan sempit, apalagi tanpa penerangan malam hari.
Keluhan serupa dilontarkan pemilik lahan. Wahyudi Malagapi mengaku merasa “diperdaya” oleh pemerintah.
“Kami sudah izinkan jalan darurat ini untuk kemasyarakatan, tapi negosiasi lahan mandek. Pemerintah kota kirim dua orang untuk bicara, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Janji datang bayar lahan, eh hilang begitu saja,” ujarnya.
Hi. Dullah, pemilik lahan selatan, menambahkan bahwa portal tol itu dibuat sebagai upaya bertahan hidup, karena lahan mereka terdampak tanpa kompensasi.
Pemerintah Tikep mengklaim telah berkoordinasi. Camat Oba, Safrudin Nasir, menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota telah menghubungi PUPR Provinsi Maluku Utara sejak longsor terjadi.
“Kami sudah laporkan ke BPBD dan provinsi. Wakil Gubernur Maluku Utara serta tim balai juga pernah tinjau lokasi, tapi belum ada gerakan konkret untuk bangun jembatan baru,” katanya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, pada Agustus lalu memerintahkan tim darurat untuk asesmen, termasuk pengamanan lokasi dan penanganan sementara. Namun, hingga kini, warga belum melihat kemajuan signifikan.
Kepala Desa Sigela, Amir Nasir, menekankan dampak sosial-ekonomi yang dalam. “Akses terganggu, anak sekolah telat, petani sulit angkut hasil panen. Musim hujan seperti sekarang bikin kami seperti terisolasi. Pemuda dan masyarakat setempat selalu bantu gotong royong, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kami butuh jembatan permanen, bukan janji kosong.”
Cuaca ekstrem Maluku Utara tahun ini memang menjadi pemicu utama, dengan banjir dan longsor melanda berbagai wilayah sejak Juni. Namun, warga Oba menuntut akuntabilitas lebih dari pemerintah.
“Kalau hujan lagi deras, kami takut ada korban jiwa. Sudah waktunya real action, bukan kunjungan seremonial,” tegas Ardi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari PUPR Provinsi Maluku Utara terkait jadwal perbaikan. Warga berharap momentum ini mendorong percepatan pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru, agar penderitaan harian ini segera berakhir
PENULIS:ACUN
