TERNATE – Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (FISIP UMMU) Cabang Ternate menggelar aksi refleksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (1/6/2026).
Aksi yang diinisiasi oleh Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membelenggu masyarakat Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate.
Mengusung tema “Maluku Utara Darurat Keadilan”, massa aksi menyuarakan kritik terhadap sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan hingga lemahnya penegakan hukum dalam mengungkap sejumlah kasus kriminal yang terjadi di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti semakin masifnya pembukaan lahan oleh perusahaan tambang yang dinilai berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan hidup di Maluku Utara. Menurut mereka, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Selain isu lingkungan, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap aktor di balik sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur.
Mereka menilai hingga saat ini proses penegakan hukum belum memberikan kejelasan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sofyan Selang, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara.
_”Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara harus segera melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan memastikan aktivitas mereka tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” ujar Sofyan dalam orasinya._
Ia juga menilai bahwa momentum Hari Lahir Pancasila harus dijadikan pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila.
Dalam aksi tersebut, HMI FISIP UMMU menyampaikan tujuh tuntutan yang mereka anggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat terkait, yakni:
1. Mengungkap aktor di balik kasus pembegalan payudara yang terjadi di Kota Ternate.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesempatan kerja bagi buruh lokal di Maluku Utara.
3. Mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat.
4. Mengevaluasi kinerja Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie.
5. Mengungkap pelaku dan aktor intelektual kasus pembunuhan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
6. Mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menghadirkan solusi bagi para pedagang Pasar Gamalama.
7. Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis lingkungan.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, HMI FISIP UMMU berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat lebih serius merespons berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
Penulis Rahmat Ikram
