HALTENG, newsline.id – Janji manis bantuan perumahan di Desa Aer Salobar, Halmahera Tengah, Maluku Utara, berubah menjadi mimpi buruk bagi warga. Program bantuan rumah layak huni tahun 2024 yang seharusnya menjadi harapan baru kini terbengkalai, meninggalkan kekecewaan mendalam. Warga menuding Pemerintah Desa Aer Salobar, khususnya kepala desa, lalai dalam pengawasan dan pengelolaan dana, hingga proyek ini menjadi “potret buram” ketidak becusan. Seorang warga penerima bantuan, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan kekecewaannya kepada tim newsline.id. Menurutnya, bantuan yang diberikan hanya berupa uang tunai Rp5 juta untuk membeli 15 sak semen, 2.000 batu bata (tela pres), dan 50 lembar seng. “Ini jauh dari cukup untuk bangun rumah. Kami harus cari pasir, kayu, dan bayar upah tukang sendiri. Kepala desa cuma kasih janji, tapi tak ada tindak lanjut,” ujarnya dengan nada kesal, Senin (2/6/2025).
Anggaran Ratusan Juta, Hasil Nol Besar
Mengacu pada laporan ternate.tribunnews.com, Pemerintah Desa Aer Salobar mengalokasikan Rp600 juta dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahap pertama 2024 untuk membangun enam unit rumah. Namun, fakta di lapangan jauh dari harapan: pembangunan terhenti, dana tak jelas, dan warga dibiarkan menanggung beban. “Kalau anggarannya Rp600 juta, kenapa kami cuma dapat Rp5 juta per rumah? Ke mana larinya sisa uang itu?” tanya warga, mempertanyakan transparansi pengelolaan dana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menduga kuat adanya penyalahgunaan anggaran, diperparah dengan minimnya pengawasan dari kepala desa. “Proyek ini sudah berjalan lama, tapi tidak pernah dipantau. Kami merasa dibohongi,” ungkap salah seorang penerima bantuan.
Ketidak jelasan ini membuat warga menilai kepala desa tidak bertanggung jawab, meninggalkan mereka dalam ketidak pastian. Warga Tuntut Tindakan Tegas dari Dinas Terkait Kegeraman warga memuncak. Mereka mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Inspektorat Halmahera Tengah segera turun ke Desa Aer Salobar untuk memeriksa lokasi proyek. “Kami ingin kejelasan. Dinas harus cek langsung ke lapangan agar tahu kondisi sebenarnya. Jangan sampai ada warga lain yang jadi korban,” tegas seorang warga. Warga juga menyerukan agar Pemerintah Desa Aer Salobar bertanggung jawab penuh dan segera menyelesaikan pembangunan rumah yang terbengkalai.
Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran agar pengelolaan bantuan di masa depan lebih transparan dan terarah.Kepala Desa Bungkam, Warga Menanti Keadilan, Hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Aer Salobar belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan warga.
Sikap diam ini kian memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sementara itu, warga terus menanti tindakan konkret dari Dinas Perkim dan Inspektorat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana dan memastikan hak mereka atas rumah layak huni terpenuhi.
Kasus ini menjadi cerminan buruk pengelolaan dana desa yang seharusnya menjadi solusi bagi warga kurang mampu. Tanpa intervensi segera, mimpi memiliki rumah layak bagi warga Aer Salobar hanya akan menjadi angan-angan yang terkubur di tengah ketidak pedulian.
Penulis: Kairatu,
